Upah Minimum Sektoral (UMS) 2026 adalah kebijakan baru tentang pengupahan yang diberlakukan secara spesifik untuk sektor industri atau kelompok usaha tertentu. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan perlindungan yang lebih tepat sasaran bagi pekerja dengan karakteristik dan risiko kerja yang berbeda.
Pemerintah kembali memberlakukan UMS pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan pengupahan sebelumnya. Tujuannya adalah menyesuaikan standar upah dengan kondisi ekonomi sektor dan daerah masing-masing.
Kebijakan Pengupahan 2026
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, penetapan upah minimum tidak lagi berupa angka tunggal nasional. Setiap daerah dapat menetapkan upah sesuai konteks lokal melalui skema sektoral dan kabupaten/kota. Hal ini memperkuat fleksibilitas dan keadilan dalam pengupahan di seluruh Indonesia.
Dasar Hukum UMS 2026
Dasar hukum UMS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025, sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Presiden telah mengesahkan aturan ini sebagai panduan bagi para gubernur. Berikut ketentuan utama dalam PP tersebut:
- Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
- Gubernur bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
- Larangan pengusaha membayar upah di bawah standar upah minimum kecuali untuk usaha mikro dan kecil.
Metode Perhitungan Upah Minimum Sektoral
UMS dihitung menggunakan rumus serupa dengan UMP dan UMK yang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Rumus nilai penyesuaian upah minimum adalah:
Nilai Penyesuaian = (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × alpha)) × Upah Minimum Tahun Berjalan
Nilai alpha berkisar antara 0,5 sampai 0,9 dan berfungsi untuk menyeimbangkan hak pekerja dan kelangsungan bisnis. Biasanya UMS ditetapkan lebih tinggi karena sektor ini seringkali unggulan dan memiliki risiko kerja yang lebih tinggi.
Kriteria Penetapan UMS
Penetapan UMS hanya berlaku bagi sektor yang memenuhi beberapa syarat ketat, yakni:
- Termasuk dalam kategori usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit.
- Terdiri dari lebih dari satu perusahaan skala menengah atau besar.
- Menunjukkan tingkat risiko kerja yang berbeda dibanding sektor lain.
Selain itu, penetapan nilai UMS harus melalui musyawarah dan kesepakatan antara organisasi pengusaha dan serikat pekerja di sektor bersangkutan. Proses ini memastikan keadilan dan keterwakilan kepentingan semua pihak.
Kebijakan UMS 2026 ini memberi ruang yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dan sektor industri untuk menentukan upah minimum yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kelangsungan usaha sektor terkait.
