Partai Demokrat mendukung usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Mereka menilai mekanisme itu dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya berada sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, sistem ini sah sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi kewenangan negara mengatur mekanisme Pilkada.
Herman menekankan bahwa pemilihan langsung maupun melalui DPRD keduanya merupakan pilihan yang diakui dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, dia mengingatkan bahwa pembahasan sistem Pilkada lewat DPRD harus dilakukan dengan matang dan penuh kajian, karena menyangkut kepentingan rakyat luas.
Menurut Herman, proses pembahasan harus transparan dan melibatkan partisipasi publik secara luas. Hal ini penting agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan tuntutan suara rakyat dan tetap menjaga semangat demokrasi yang hidup.
Demokrat menggarisbawahi bahwa dalam mekanisme apa pun yang dipilih, demokrasi harus tetap dijaga. Suara rakyat wajib dihormati dan persatuan nasional harus dipertahankan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Usulan Pilkada melalui DPRD ini awalnya berasal dari Partai Golkar. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025, Golkar menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam pelaksanaan sistem tersebut agar pelaksanaan kedaulatan rakyat tetap terjamin.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa mekanisme ini adalah bentuk partisipasi dan keterlibatan publik yang tetap memperhatikan aspirasi rakyat. Selain itu, Golkar juga merekomendasikan penyempurnaan sistem pemilu proporsional terbuka agar dapat menjamin pemilu yang jujur dan adil.
Dengan adanya wacana Pilkada melalui DPRD ini, berbagai pihak diharapkan dapat bersama-sama melakukan kajian mendalam. Tujuannya adalah agar pilihan sistem pemilihan kepala daerah tetap demokratis, efektif, dan dapat memperkuat pemerintahan daerah sesuai aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, dialog terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Partai Demokrat menegaskan bahwa demokrasi harus tetap hidup dan suara rakyat tidak boleh terabaikan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
