Bencana di Sumatra telah menghancurkan sebanyak 238.783 rumah, menimbulkan kerusakan besar yang berdampak pada jutaan warga. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar korban dapat kembali memiliki hunian yang layak.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa langkah pemerintah harus bersifat taktis dan terintegrasi. Ia mengingatkan pentingnya menghindari ego sektoral antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar penanganan bisa lebih efisien dan tepat sasaran.
Skala Kerusakan dan Dampak
Dari data resmi pemerintah, bencana yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan signifikan terutama di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan yang tercatat antara lain:
- Aceh: 208.693 rumah rusak
- Sumatra Utara: 24.294 rumah rusak
- Sumatra Barat: 5.796 rumah rusak
Selain itu, sebanyak 29 desa dilaporkan hilang akibat dampak banjir dan longsor yang terjadi. Kondisi ini membuat banyak warga terpaksa hidup tanpa tempat tinggal yang memadai selama lebih dari sebulan.
Urgensi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Menurut Abidin Fikri, pemerintah tidak boleh terlambat dalam menyediakan hunian tetap bagi para korban. Dia menekankan bahwa perlindungan terhadap warga terdampak bencana harus menjadi prioritas utama negara. “Kehidupan mereka harus diperhatikan secepatnya,” ujarnya.
Selain itu, dia meminta agar data kerusakan yang ada tidak hanya berhenti sebagai laporan. Data tersebut harus dijadikan dasar kebijakan dengan alokasi anggaran yang memadai agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
Pendataan dan Penggunaan Teknologi
Abidin juga menyarankan agar proses pendataan korban bencana dilakukan intensif dan berulang kali. Mengingat luasnya wilayah terdampak, pendataan awal dapat menemui kendala di lapangan.
Pemanfaatan teknologi digital dipandang sebagai solusi untuk mempermudah pemetaan korban dan memonitor perkembangan program pemulihan. Hal ini juga akan memastikan dana bantuan sampai ke keluarga yang membutuhkan dengan tepat dan menghindari penyimpangan.
Dampak Psikologis dan Ekonomi
Tidak hanya membangun kembali rumah, percepatan rehabilitasi juga penting untuk memperbaiki kondisi psikologis para penyintas. Abidin menyatakan, dukungan cepat dapat membantu korban memupuk rasa percaya diri agar segera pulih dan menjalani hidup normal kembali.
Pulihnya kehidupan masyarakat juga berkontribusi terhadap kebangkitan perekonomian lokal. Aktivitas ekonomi yang mulai normal dapat membangun kembali tatanan sosial dan mencegah potensi masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas.
Kolaborasi untuk Pemulihan
Abidin menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan sinergi berbagai pihak. Pemerintah harus mengajak swasta, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, serta komunitas lokal untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan kolaboratif ini dianggap efektif untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana yang sangat luas.
Dengan perlakuan serius dan kebijakan terintegrasi dari berbagai elemen bangsa, diharapkan proses pemulihan di Sumatra dapat berlangsung cepat dan menumbuhkan harapan baru bagi warga yang terdampak. Pemerintah pun diharapkan segera menyiapkan langkah strategis demi mencegah krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
