Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi tasyakuran rakyat di alun-alun kota. Kegiatan ini berlangsung setelah Bupati nonaktif Sudewo resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penetapan tersebut menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin, 19 Januari 2026. Sudewo diduga kuat terlibat dalam kasus pemerasan terhadap calon perangkat desa yang tengah berlangsung di wilayah tersebut.
Aksi Cukur Gundul Sebagai Simbol
Warga secara bergantian melakukan aksi cukur gundul secara massal di tengah alun-alun kota. Ritual ini dimaknai sebagai simbol pengusiran sial sekaligus ungkapan syukur atas berakhirnya masa kepemimpinan yang penuh dugaan korupsi.
Setelah prosesi cukur gundul, mereka melanjutkan dengan doa bersama dan makan tumpeng. Suasana kebersamaan yang terjalin di tengah hari itu terasa berbeda dan menjadi momen langka dalam satu tahun terakhir.
Respons dan Harapan Warga
Koordinator acara, Husaini, mengatakan kegiatan ini adalah inisiatif langsung dari masyarakat yang merasa lega kini kasus dugaan pungutan liar di Pati mendapat perhatian serius dari KPK. "Kami merasa ringan, setelah berbulan-bulan menghadapi tekanan dari berbagai pihak, akhirnya ada titik terang," ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan tersangka hendaknya menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati. “Harapan kami Pati akan dikelola dengan lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” kata Husaini.
Latar Belakang Kekecewaan Warga
Kegembiraan warga ini berakar dari kekecewaan mendalam yang berlangsung lama. Pada Agustus 2025, warga pernah mengepung kantor bupati menuntut Sudewo mengundurkan diri karena kebijakan kontroversial yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu.
Upaya politik melalui DPRD dengan membentuk Panitia Khusus Hak Angket sempat dilakukan. Namun, mayoritas anggota DPRD memilih mendukung Sudewo, sehingga langkah tersebut gagal.
Peran KPK dalam Penanganan Kasus
Kebuntuan jalur politik ini akhirnya terpecahkan lewat tindakan hukum KPK. OTT yang dilakukan pada 19 Januari 2026 berhasil mengamankan Sudewo atas dugaan pemerasan terkait seleksi perangkat desa.
Kasus ini merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah yang terus mendapat perhatian luas dari masyarakat dan kalangan antikorupsi.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Kasus ini mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal. Kolaborasi antara masyarakat, legislatif, dan aparat penegak hukum diperlukan agar posisi penyelenggara pemerintahan dapat bebas dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.
Aksi warga Pati ini bisa menjadi contoh nyata partisipasi publik dalam mengawal integritas pemerintahan sekaligus menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap pejabat yang melanggar aturan tidak dapat dihindari.
Pengembangan sistem seleksi perangkat desa yang lebih terbuka dan prosedural juga menjadi tuntutan penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Warga berharap pemerintahan Pati lebih bersih dan mampu mewujudkan pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
