Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses penetapan gaji hakim ad hoc telah mencapai tahap akhir dan kini hanya menunggu penandatanganan Presiden RI Prabowo Subianto. Seluruh administrasi dan perhitungan nominal gaji sudah diselesaikan dengan koordinasi bersama Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan kebijakan bisa segera diterapkan.
Prasetyo menjelaskan bahwa kenaikan gaji hakim ad hoc otomatis berlaku setelah peraturan presiden (perpres) ditandatangani oleh Presiden. Namun, ia enggan membeberkan detail perbandingan besaran gaji hakim ad hoc dengan hakim karier, sehingga informasi tersebut masih terbatas.
Proses dan Koordinasi Kebijakan Gaji Hakim Ad Hoc
Perpres terkait kenaikan gaji hakim ad hoc dikabarkan telah rampung disusun dan tinggal menanti pengesahan dari Presiden Prabowo. Menteri Prasetyo menyebutkan bahwa waktu penandatanganan perpres belum dapat dipastikan, tetapi akan dilakukan dalam waktu dekat. Ini menandakan bahwa kebijakan segera direalisasikan setelah mendapatkan persetujuan resmi.
Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) menjadi penggerak utama dorongan atas perubahan ini. Mereka menyoroti kondisi stagnan kesejahteraan hakim ad hoc yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Data terdokumentasi menyatakan bahwa pengaturan terakhir kali tercantum dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2013, tanpa ada pembaruan hingga saat ini.
Tantangan dan Aspirasi Hakim Ad Hoc
FSHA dalam audensi bersama Komisi III DPR menekankan perlunya peningkatan kesejahteraan para hakim ad hoc. Sebagai pekerja dengan tanggung jawab hukum yang berat, stagnasi gaji dianggap tidak seimbang dengan beban tugas dan kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, penetapan kenaikan gaji ini diharapkan mampu mengoreksi ketimpangan tersebut dan meningkatkan motivasi para hakim.
Kebijakan ini juga dinilai penting untuk menjaga kualitas peradilan khususnya dalam penyelesaian perkara ad hoc yang kerap melibatkan kasus korupsi dan konflik kepentingan. Peningkatan remunerasi diyakini dapat memperkuat independensi dan profesionalisme hakim ad hoc dalam menjalankan tugasnya.
Langkah Final Menuju Implementasi
- Penyelesaian angka nominal kenaikan gaji yang sudah final.
- Koordinasi dan konfirmasi kebijakan dengan Mahkamah Agung.
- Penyusunan dan finalisasi peraturan presiden oleh pemerintah.
- Penandatanganan dokumen oleh Presiden sebagai syarat berlaku resmi.
- Implementasi kenaikan gaji segera setelah perpres resmi diterbitkan.
Dengan proses yang sudah masuk tahap akhir, pengesahan Presiden menjadi kunci terakhir untuk menjadikan kebijakan ini sebagai kenyataan. Masyarakat dan penggiat hukum berharap langkah ini akan membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan hakim ad hoc serta kualitas peradilan di Indonesia.
Meski detail nominal kenaikan gaji belum diumumkan secara resmi, pemerintah memastikan bahwa seluruh rangkaian persiapan telah matang. Proses administrasi dan komunikasi dengan MA dimaksudkan agar kebijakan ini berjalan transparan dan akuntabel. Pengumuman resmi diharapkan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak terkait dalam waktu dekat.
Baca selengkapnya di: www.medcom.id
