Tragedi Siswa SD di NTT Picu Sorotan, Amnesty Kritik Kebijakan Anggaran Negara

Tragedi memilukan datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ketika seorang siswa kelas IV SD berinisial YBS meninggal dunia akibat putus asa karena ibunya tidak mampu membeli buku dan pena dengan harga kurang dari Rp10 ribu. Kasus ini langsung memicu keprihatinan dan sorotan tajam dari Amnesty International Indonesia terkait perlindungan hak dasar warga negara dalam kondisi kemiskinan struktural.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan bahwa kematian YBS bukanlah insiden biasa melainkan sebuah bukti kegagalan negara dalam menjamin hak pendidikan dan perlindungan sosial bagi anak-anak miskin. Ia menekankan bahwa kemiskinan yang berakar ini berdampak langsung pada kondisi psikologis dan masa depan anak-anak yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Ironi Kebijakan Anggaran Negara

Usman menyoroti ironi yang tajam antara tragedi tersebut dengan alokasi anggaran negara yang sangat besar untuk program-program lain. Pemerintah dikabarkan akan menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah untuk berbagai proyek dan program seperti biaya keanggotaan Board of Peace sebesar Rp17 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp350 triliun, dan Koperasi Merah Putih mencapai Rp400 triliun. Sementara keluarga YBS tidak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10 ribu.

Menurut Usman, perbandingan ini menggambarkan keberpihakan pemerintah yang timpang dan menunjukkan bahwa kebutuhan dasar rakyat kecil justru sangat terabaikan. Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap prioritas anggaran untuk memastikan program pengentasan kemiskinan dan akses pendidikan yang memadai dan efektif.

Kemiskinan Struktural dan Pelanggaran Hak Asasi Anak

Tragedi ini juga membuka pemahaman bahwa kemiskinan ekstrem bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan anak. Usman menegaskan hak pendidikan itu tidak hanya soal biaya sekolah gratis, tetapi juga mencakup akses sarana belajar dasar seperti buku dan alat tulis. Kegagalan negara memenuhi kebutuhan tersebut membuat anak-anak miskin merasa terpinggirkan dan kehilangan martabat.

Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan anak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Amnesty International mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan pendidikan dan pemberantasan kemiskinan agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

Kronologi Singkat Tragedi

Peristiwa tragis ini bermula ketika YBS yang merupakan siswa di Kabupaten Ngada, NTT, merasa putus asa karena ibunya, MGT, tidak mampu memenuhi permintaan alat tulis sederhana. Hasil penyelidikan Polres Ngada menunjukkan YBS sempat menulis surat perpisahan dalam bahasa daerah setempat, memohon agar ibunya merelakan kepergiannya dan tidak menangis.

Kasus ini menjadi pengingat tajam bagi negara agar lebih hadir dalam menjamin hak-hak dasar warganya, terutama anak-anak di daerah terpencil yang masih menghadapi kemiskinan ekstrem. Peningkatan perhatian dan pengalokasian dana yang tepat sangat penting agar setiap anak bisa memperoleh pendidikan layak tanpa terganjal oleh keterbatasan ekonomi keluarga.