Fakta di Balik Beras dan Rokok sebagai Indikator Kemiskinan di Jakarta yang Perlu Diketahui

Beras dan rokok kretek filter menjadi dua komoditas utama yang sangat memengaruhi garis kemiskinan warga Jakarta. Pada September 2025, garis kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar Rp897.768 per kapita per bulan, dengan pengeluaran untuk makanan mencapai 69,30 persen dari total kebutuhan tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan bahwa pengeluaran untuk beras mencapai 16,93 persen dan rokok kretek filter sebesar 8,68 persen dari total pengeluaran minimum warga kelas bawah. Angka ini justru lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk protein hewani seperti daging (5,37 persen) dan telur ayam (5,09 persen).

Selain makanan, kebutuhan non-makanan seperti biaya perumahan (11,84 persen) dan tarif listrik (4,35 persen) juga berperan dalam garis kemiskinan. Namun, komponen makanan tetap menjadi beban utama yang paling signifikan dalam menentukan batas kemiskinan.

Lonjakan harga beras dan rokok sedikit saja sudah bisa membuat keluarga yang berada di ambang batas kemiskinan jatuh ke bawah garis tersebut. Kestabilan harga kedua komoditas ini sangat krusial agar keluarga bisa bertahan secara ekonomi.

Jumlah penduduk miskin di Jakarta menunjukkan tren penurunan. Pada September 2025, warga miskin tercatat sebanyak 439,12 ribu orang (4,03 persen), menurun dari 464,87 ribu orang pada Maret 2025. Penurunan ini menjadi indikator positif meskipun tekanan harga kebutuhan pokok masih terasa.

Meski begitu, konsumsi rokok di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi masalah serius. Banyak warga yang tetap memprioritaskan pembelian rokok harian meski kondisi ekonomi sulit. Hal ini membuat alokasi dana keluarga untuk kebutuhan gizi lainnya menjadi terpangkas.

Pola konsumsi rokok yang tinggi membuat struktur keuangan keluarga semakin rentan dan sulit keluar dari kemiskinan. Pengamat sosial menyebut rokok merupakan “kemewahan terakhir” kelas miskin untuk mengurangi stres akibat kesulitan hidup dan menjadi alat pelarian sementara dari tekanan ekonomi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian berupaya menstabilkan harga pangan dengan program pangan keliling dan paket pangan murah. Paket ini berisi enam komoditas utama, termasuk beras, daging, telur, ikan, dan susu UHT, dengan harga terjangkau Rp126 ribu per paket.

Upaya lain termasuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai titik strategis dengan peraturan daerah yang sedang disusun untuk mengurangi jumlah perokok. Namun, memang menekan konsumsi rokok di kalangan warga miskin bukan solusi mudah.

Pengamat kebijakan publik mengungkapkan bahwa sebagian penerima bantuan sosial menyalahgunakan dana untuk membeli rokok karena merasa itu adalah hak mereka. Kondisi ini menempatkan pemerintah dalam dilema bagaimana mengatasi konsumsi rokok tanpa merugikan warga miskin.

Sosiolog menilai bahwa masalah kemiskinan yang sebenarnya jauh lebih dalam dan kompleks daripada hanya soal konsumsi rokok. Ketimpangan upah yang tinggi dan berbagai faktor struktural menjadi akar utama masalah kemiskinan.

Menurutnya, rokok hanya menutupi masalah pokok dengan memberikan perasaan lega sementara kepada warga miskin yang tertekan ekonomi. Pemerintah disarankan lebih fokus mengusut akar kemiskinan daripada sekadar menghambat konsumsi rokok.

Menghentikan bantuan sosial hanya karena alasan konsumsi rokok berisiko memperdalam penderitaan warga miskin. Kebijakan yang adil harus mampu memerangi kebiasaan konsumsi buruk sekaligus mengatasi penyebab mendasar kemiskinan.

Secara keseluruhan, beras dan rokok memang memegang peranan penting dalam menentukan garis kemiskinan di Jakarta. Namun, upaya menekan kemiskinan harus bersifat menyeluruh dengan pendekatan ekonomi dan sosial yang komprehensif agar mengurangi ketergantungan pada kedua komoditas tersebut.

Baca selengkapnya di: www.suara.com

Berita Terkait

Back to top button