Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, menyampaikan bahwa digitalisasi bantuan sosial (bansos) berperan penting dalam mengurangi kesalahan data penerima manfaat. Hal ini disampaikan Gus Ipul berdasarkan hasil uji coba digitalisasi data bansos yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Sistem digital yang diintegrasikan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berhasil menurunkan tingkat kesalahan data secara signifikan. Sebelum digitalisasi, kesalahan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 77,7 persen untuk exclusion error dan 46,5 persen untuk inclusion error. Setelah penerapan DTSEN, angka tersebut turun menjadi 28,2 persen dan 39,8 persen secara berturut-turut.
Dampak Positif Digitalisasi Bansos
Digitalisasi juga membawa dampak serupa pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Angka exclusion error yang awalnya 70 persen berhasil dikurangi menjadi 17,6 persen. Sementara itu, inclusion error berkurang dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen. “Meski masih ada kesalahan, tren penurunan ini menunjukkan efektivitas digitalisasi data,” kata Gus Ipul.
Penurunan angka kesalahan ini menjadi indikator bahwa digitalisasi mempermudah identifikasi penerima bansos yang tepat sasaran. Adanya data update secara real-time memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan pengurangan kesenjangan dalam pemberian bantuan sosial.
Tantangan dan Upaya Peningkatan Akurasi Data
Gus Ipul mengingatkan bahwa akurasi data tidak bisa mencapai angka 100 persen karena perubahan sosial yang dinamis, seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Meski begitu, pembaruan data secara berkelanjutan menjadi kunci utama agar data penerima manfaat selalu relevan dan valid.
Menurut Gus Ipul, DTSEN akan diperbarui setiap hari disertai pengawasan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan hasil evaluasi tiap tiga bulan. Strategi ini diharapkan dapat terus menekan tingkat kesalahan data bansos.
Rencana Ekspansi Digitalisasi di Indonesia
Pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos akan terus berjalan sepanjang tahun 2026 dengan target cakupan di 40 kabupaten/kota. Evaluasi tengah tahun diharapkan menghasilkan data komprehensif untuk memperluas penerapan digitalisasi secara lebih luas dan sistematis di Indonesia.
Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan utama agar masyarakat yang termasuk dalam kriteria penerima, khususnya di desil bawah DTSEN, mendapatkan bantuan yang tepat dan merata. Dengan data yang akurat, bansos diharapkan dapat lebih efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial nasional.
Rangkaian Manfaat Digitalisasi Bansos
- Memperbaiki akurasi data penerima bansos.
- Mengurangi risiko kesalahan exclusion dan inclusion error.
- Mempermudah monitoring dan evaluasi program bansos.
- Mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga.
- Mendukung kebijakan tepat sasaran dan efisien.
Digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial di Indonesia. Implementasi DTSEN yang didukung oleh teknologi informasi terbukti mampu mempersempit kesalahan data, sehingga semakin banyak keluarga berhak yang benar-benar menerima manfaat bansos. Penerapan teknologi ini juga menegaskan bahwa transformasi digital berperan vital dalam memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan transparan.
