Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak 45 persen bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah belum tepat sasaran. Hal ini terungkap dalam rapat konsultasi dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada awal Februari 2026.
Salah satu penyebab utama ketidaktepatan sasaran adalah masalah data penerima yang belum akurat. Gus Ipul menyebutkan bahwa sekitar 15 juta penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tergolong warga mampu. Data menunjukkan mereka berada pada kelompok ekonomi desil 6 hingga desil 10. Desil tersebut merupakan kategori masyarakat menengah ke atas yang tidak seharusnya menerima bantuan khusus bagi keluarga kurang mampu.
Sebaliknya, lebih dari 54 juta warga dari kelompok desil 1 hingga desil 5 atau golongan masyarakat miskin dan rentan justru belum terdaftar sebagai penerima PBI JK. Kelompok ini mencakup masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan yang rentan miskin. Ketidaktepatan tersebut jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Permasalahan Data dalam Penyaluran Bansos
Dalam sistem penyaluran bansos selama ini, data acuan yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, DTKS mengalami sejumlah kelemahan dan kekurangan yang menyebabkan data penerima tidak valid. Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah menginisiasi pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti DTKS sejak Februari 2025.
DTSEN menjadi basis data yang lebih mutakhir dan diharapkan mampu memperbaiki tingkat akurasi identifikasi penerima manfaat bansos. Meskipun masih dalam tahap pembinaan dan pengembangan, DTSEN diproyeksikan sebagai sistem utama untuk menyalurkan bantuan sosial. Pemerintah melakukan pembaruan data ini secara berkala setiap tiga bulan. Proses ini melibatkan koordinasi intensif antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.
Dampak Ketidaktepatan Sasaran Bansos
Ketidaktepatan sasaran bansos berdampak langsung pada efektivitas program kesejahteraan sosial. Bantuan yang seharusnya meringankan beban masyarakat rentan justru dinikmati oleh kalangan mampu. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Selain itu, warga miskin yang tidak tercover bantuan malah menghadapi risiko semakin terpuruk karena tidak mendapat akses proteksi sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional melalui PBI JK. Gus Ipul menegaskan bahwa tanpa pemutakhiran data secara terus-menerus, ketidakadilan dalam distribusi bansos akan terus berlanjut.
Upaya Perbaikan dan Keberlanjutan Program
Pemerintah menempatkan pemutakhiran data sebagai prioritas agar bantuan sosial di masa depan bisa tepat sasaran dan mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkan. Melalui DTSEN, diharapkan ada transparansi lebih baik dan mekanisme pelacakan yang efektif.
Berikut ini beberapa upaya pemerintah dalam memperbaiki penyaluran bansos:
- Pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama penerima bantuan.
- Pembaruan data secara berkala sebanyak empat kali setiap tahun.
- Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mengelola data penerima.
- Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program bansos dan PBI JK.
- Sosialisasi dan edukasi konektivitas data bagi masyarakat dan aparat terkait.
Dengan strategi tersebut diharapkan bantuan sosial yang disalurkan bisa benar-benar mencapai warga miskin dan rentan. Hal ini sekaligus mendorong keadilan sosial dan meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Data sebagai Fondasi Keadilan Sosial
Menteri Sosial menekankan bahwa pembenahan data bukan sekadar teknis administrasi, namun merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Penyaluran bansos dan subsidi sosial yang tepat sasaran akan memberikan perlindungan sosial yang optimal bagi masyarakat kurang mampu.
Memperbaiki data berarti mengurangi tumpang tindih penerima bantuan dan memastikan tidak ada warga miskin yang terabaikan. Langkah ini menjadi landasan penting agar program sosial dapat berjalan adil dan berkelanjutan.
Perbaikan sistem data juga membuka peluang penggunaan teknologi dan metode baru untuk memperkuat pelaksanaan program pemerintah. Dengan data yang jelas dan valid, penyaluran bansos diharapkan lebih akurat dan memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
Informasi ini menunjukkan bahwa transformasi data dan digitalisasi sosial menjadi kunci utama dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah. Penanganan bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi sangat krusial di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global dan kebutuhan memperkokoh jaring pengaman sosial nasional.
