Pemerintah Indonesia terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat berhak. Pada tahun 2026 ini, masyarakat dapat dengan mudah mengecek status penerimaan bansos secara online hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.
Pengecekan online membantu penerima bansos mengetahui apakah mereka termasuk keluarga penerima manfaat (KPM) tanpa harus datang langsung ke kantor dinas sosial. Langkah ini mempercepat dan mempermudah akses informasi bansos, sehingga KPM dapat lebih tenang menjalani aktivitas sehari-hari.
Perubahan Kriteria Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahun 2026
Tahun ini, pemerintah memperbarui kriteria penerima bansos PKH dan BPNT berdasarkan desil pendapatan masyarakat. Program BPNT yang sebelumnya menjangkau keluarga desil 1 sampai 5, kini hanya diberikan kepada keluarga pada desil 1 sampai 4. Prioritas penyaluran PKH juga tetap diberikan pada keluarga di desil 1 hingga 4.
Menteri Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa realisasi penyaluran bansos triwulan pertama 2026 telah mencapai lebih dari 85 persen, dengan anggaran lebih dari Rp15 triliun. Total KPM untuk PKH diperkirakan mencapai 10 juta keluarga, sedangkan untuk BPNT mencapai 18,25 juta keluarga. Penyaluran dipercepat agar penerima dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman.
Besaran Bantuan Sosial PKH dan BPNT
Bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori anggota keluarga penerima, dengan nominal berbeda sesuai kebutuhan. Berikut adalah rincian besaran bantuan PKH per tahun:
- Ibu hamil: Rp3 juta (Rp750.000 per tahap)
- Anak usia dini: Rp3 juta (Rp750.000 per tahap)
- Siswa SD: Rp900.000 (Rp225.000 per tahap)
- Siswa SMP: Rp1,5 juta (Rp375.000 per tahap)
- Siswa SMA: Rp2 juta (Rp500.000 per tahap)
- Penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta (Rp600.000 per tahap)
- Lanjut usia 60+: Rp2,4 juta (Rp600.000 per tahap)
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 juta (Rp2,7 juta per tahap)
Sementara itu, BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp200.000 per bulan yang dimasukkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini diberikan setiap tiga bulan dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan tertentu seperti beras, telur, ikan, daging, dan sayur-sayuran.
Cara Mudah Cek Status Bansos PKH dan BPNT Secara Online
Pengecekan penerima bansos dapat dilakukan dengan dua metode praktis berikut:
-
Melalui Situs Resmi Kementerian Sosial
- Buka situs resmi kementerian sosial di kemensos.go.id melalui ponsel.
- Pilih data wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai tempat tinggal.
- Masukkan nama lengkap penerima sesuai e-KTP.
- Ketik kode captcha yang tampil pada layar.
- Klik tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil status penerima bansos.
-
Melalui Aplikasi Cek Bansos di Smartphone
- Unduh dan instal aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store atau App Store.
- Daftar atau login menggunakan akun yang sudah terverifikasi dengan data KTP.
- Pilih menu “Cek Bansos”.
- Masukkan data wilayah dan nama penerima sesuai KTP.
- Isi kode verifikasi yang diminta.
- Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian muncul.
Langkah ini memberikan kemudahan dan akses cepat bagi masyarakat dalam mengetahui status bansos tanpa harus menunggu pemberitahuan langsung dari petugas.
Memastikan Data Kependudukan Sudah Terdaftar dengan Benar
Agar dapat menerima bantuan sosial, masyarakat perlu memastikan data kependudukan sudah benar dan terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika ada kekeliruan atau belum terdaftar, segera lakukan pembaruan data di pemerintah daerah setempat. Hal ini penting agar tidak terjadi kendala saat proses pencairan bansos.
Pemanfaatan teknologi untuk pengecekan status bansos ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran dan meminimalisasi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Dengan adanya metode online ini, masyarakat penerima bansos lebih mudah mengakses informasi secara transparan dan resmi dari Kementerian Sosial.
Informasi terkait penyaluran dan cara cek bansos PKH dan BPNT tahun 2026 dapat diakses langsung melalui situs resmi kementerian sosial atau aplikasi resmi yang tersedia di perangkat seluler.
Referensi utama untuk informasi ini berasal dari pernyataan resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan liputan Kompas.tv.
Source: bansos.medanaktual.com-
-
-
-
