Penggunaan Land Rover Defender sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda belakangan menarik perhatian publik. Mobil SUV tersebut ternyata berstatus sewa dengan biaya mencapai Rp160 juta per bulan sejak tahun 2023.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang, menjelaskan bahwa kendaraan ini disewa lewat PT Indorent Tbk dengan kontrak selama tiga tahun. Masa sewanya berjalan dari 2023 hingga Oktober 2026 dengan nilai kontrak Rp160 juta per bulan.
Alasan Penyewaan Kendaraan
Sebelumnya, Pemkot Samarinda mempersiapkan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk pembelian kendaraan operasional. Namun, rencana itu batal karena dealer resmi tidak bisa menyediakan kendaraan dengan pelat merah. Kondisi ini membuat Pemkot harus mencari alternatif pengadaan.
Dilan menyatakan, konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghasilkan solusi sewa kendaraan. Skema ini dipilih karena sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta lebih efisien secara biaya.
Efisiensi dan Layanan dalam Skema Sewa
Selain harga sewa, biaya servis dan pemeliharaan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyewa. Bahkan mekanik dari penyedia dapat langsung datang untuk melakukan perawatan karena Land Rover Defender memerlukan servis khusus. Hal ini tentu mengurangi beban biaya operasional pemerintah.
Dilan menambahkan bahwa dengan sistem sewa, Pemkot tak perlu pusing soal kondisi kendaraan karena dukungan teknis sudah termasuk dalam paket layanan sewa.
Kesesuaian Kendaraan dengan Kondisi Samarinda
Pemilihan Land Rover Defender sebagai kendaraan operasional dinilai cocok untuk kondisi geografis dan cuaca Samarinda. SUV ini mampu menghadapi medan jalan berat dan potensi banjir di sejumlah wilayah kota. Dilan menjelaskan, kendaraan biasa akan kesulitan saat harus melewati area banjir dan jalanan berlumpur.
Mobil tangguh ini juga diharapkan mampu menunjang mobilitas pejabat saat melaksanakan tugas di lapangan maupun menerima kunjungan tamu VIP.
Penggunaan Mobil untuk Kepentingan Operasional
Dilan menegaskan, kendaraan ini bukan hanya untuk Wali Kota Samarinda, melainkan digunakan sebagai mobil operasional untuk berbagai keperluan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan tamu penting. Dengan begitu, keberadaan mobil ini diharapkan mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan.
Proses Evaluasi Kontrak Sewa
Pada akhir masa kontrak tahun 2026, Pemkot masih akan mengevaluasi kondisi anggaran sebelum memutuskan perpanjangan sewa. Dilan menyatakan, jika anggaran tersedia, maka kontrak mungkin diperpanjang. Namun, jika tidak mencukupi, maka kontrak sewa akan dihentikan.
Dengan lonjakan biaya sewa yang signifikan, transparansi dan pertimbangan efisiensi menjadi fokus penting Pemkot Samarinda dalam penggunaan kendaraan dinas mewah ini. Skema sewa yang meliputi servis dan pemeliharaan dianggap lebih praktis dibanding membeli kendaraan langsung dalam situasi tertentu.
