Pemerintah berencana menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang melonjak akibat tekanan geopolitik global.
Namun, rencana ini menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib pengemudi ojek online (ojol) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyatakan WFH-1 bisa berdampak negatif pada pendapatan sektor transportasi dan UMKM yang mengandalkan aktivitas pekerja.
Dampak pada Pengemudi Ojek Online
WFH satu hari seminggu berpeluang mengurangi frekuensi perjalanan dan mobilitas pekerja. Hal ini otomatis menurunkan permintaan layanan ojek online yang menjadi andalan banyak pekerja dalam mobilitas harian. Akibatnya, pendapatan ojol bisa mengalami penurunan signifikan.
Menurut Fahmy, pengemudi ojol biasanya mengandalkan kunjungan rutin ke kantor dan fasilitas publik lainnya yang berkurang saat WFH. Berkurangnya aktivitas ini mengurangi orderan dan penghasilan ojol secara keseluruhan. Sehingga, walau konsumsi BBM bisa ditekan, sektor transportasi ini dirugikan secara ekonomi.
Pengaruh Terhadap UMKM dan Usaha Mikro
Selain ojol, UMKM seperti warung makan dan toko kelontong juga menghadapi tantangan. Banyak UMKM yang bergantung pada konsumsi pekerja kantoran di sekitar area perkantoran. Saat karyawan bekerja dari rumah, omzet usaha mereka akan menurun.
Penurunan aktivitas di kawasan perkantoran berimbas pada volume transaksi UMKM yang selama ini menjadi sumber hidup banyak pelaku usaha mikro. Fahmy mengingatkan, kebijakan yang hanya fokus pada penghematan BBM harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi ini agar tidak merugikan kelompok rentan.
Efektivitas dan Tantangan Implementasi WFH-1
Pemerintah memperkirakan kebijakan WFH satu hari dalam seminggu dapat menghemat hingga 20% konsumsi BBM. Namun, Fahmy menilai efektivitas tersebut masih dipertanyakan dan tergantung seberapa konsisten masyarakat mematuhi aturan.
Ia mengkhawatirkan adanya praktik “work from anywhere” (WFA), di mana pekerja tidak benar-benar di rumah tapi melakukan aktivitas di luar sehingga tetap menggunakan BBM. Hal ini bisa membuat tujuan penghematan BBM sulit tercapai.
Selain itu, sektor manufaktur dan industri lainnya yang tidak memungkinkan bekerja jarak jauh juga bakal terdampak produktivitasnya. Oleh karena itu, penerapan WFH-1 perlu dikaji lebih dalam agar tidak menyebabkan gangguan berlebih pada kegiatan ekonomi.
Langkah Pemerintah dalam Mengelola Dampak Kebijakan
Fahmy menyarankan pemerintah melakukan perhitungan secara cermat antara manfaat penghematan subsidi BBM dengan biaya ekonomi dari kebijakan ini. Misalnya, berapa besar potensi turunnya pendapatan sektor transportasi dan UMKM jika kebijakan diterapkan.
Pemerintah juga didorong untuk menyediakan bantuan sosial atau stimulus bagi pelaku usaha kecil dan pekerja informal yang terdampak. Selain itu, sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan WFH-1 harus diperkuat agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
- Evaluasi dampak WFH-1 terhadap sektor transportasi dan UMKM secara menyeluruh.
- Kembangkan program dukungan ekonomi bagi pekerja dan pelaku usaha terdampak.
- Perbaiki mekanisme pengawasan penerapan kebijakan untuk mencegah penyimpangan.
- Kaji ulang penghematan BBM sesuai realisasi di lapangan secara berkala.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, kebijakan WFH-1 dapat dijalankan tanpa mengorbankan kesejahteraan ojol dan UMKM yang menjadi pilar ekonomi rakyat. Pemerintah perlu hati-hati agar tujuan penghematan energi sekaligus penguatan ekonomi masyarakat dapat tercapai.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
