Pemerintah tengah mengkaji serius opsi untuk menerapkan kerja dari rumah (WFH) selama satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin membebani negara akibat lonjakan harga minyak global.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta sebagai upaya bersama menahan laju konsumsi energi tanpa memberatkan masyarakat secara langsung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membenarkan bahwa skema WFH termasuk dalam sejumlah langkah yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
Potensi Penghematan Energi dari WFH
Konsepnya sederhana: semakin sedikit perjalanan ke kantor, maka konsumsi BBM akan menurun secara signifikan. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebut WFH satu hari dalam seminggu dapat memberi dampak positif jika dijalankan konsisten dan dengan pengawasan ketat.
Namun, ia mengingatkan, efektivitas kebijakan ini bergantung pada pelaksanaan yang tepat. Risiko besar muncul jika WFH hanya menjadi perpindahan lokasi bekerja tanpa menurunkan mobilitas secara nyata. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme evaluasi yang ketat agar tujuan penghematan energi bisa tercapai.
Kekhawatiran Dunia Usaha dan Dampak Ekonomi
Di sisi lain, kalangan dunia usaha menunjukkan kekhawatiran terhadap wacana ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa WFH tidak relevan untuk sektor manufaktur dan industri yang mengandalkan kehadiran fisik pekerja.
Proses produksi yang saling terkait membuat ketidakhadiran tim kerja dapat mengganggu rantai pasok dan menurunkan produktivitas. Kadin mendesak agar kebijakan ini tidak diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik tiap sektor, karena risiko gangguan ekonomi berpotensi jauh lebih besar daripada manfaat hemat energi.
Dampak Terhadap Sektor Transportasi dan UMKM
Penurunan aktivitas di kawasan perkantoran dapat memukul pendapatan berbagai pelaku usaha yang bergantung pada mobilitas pegawai. Fahmy mencontohkan, pendapatan sektor transportasi seperti ojek online dan angkutan umum akan berkurang. Selain itu, warung makan dan UMKM di sekitar kawasan perkantoran juga bakal terdampak karena penurunan konsumen.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH bukan hanya persoalan penghematan energi, tetapi juga berimplikasi terhadap ekonomi mikro yang menyokong kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu, pemerintah diingatkan untuk melakukan kajian mendalam yang berimbang antara manfaat dan risiko kebijakan tersebut.
Pertimbangan Menyeluruh dalam Pelaksanaan WFH
Mengadopsi WFH satu hari dalam seminggu memang menawarkan jalan tengah antara efisiensi energi dan kebutuhan produktivitas kerja. Namun, pendekatan sektoral yang cermat sangat dibutuhkan agar dampak negatif terhadap industri penting, seperti manufaktur, dapat diminimalisir.
Dalam praktiknya, kebijakan semacam ini harus diiringi dengan pengawasan dan evaluasi yang terus menerus agar tidak hanya menjadi wacana atau langkah simbolis yang kurang berdampak riil. Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai stakeholder dari sektor usaha dan energi supaya solusi yang diambil dapat menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dengan demikian, wacana WFH untuk ASN satu hari dalam seminggu merupakan pedang bermata dua. Kebijakan ini menjanjikan penghematan BBM dan penurunan tekanan biaya energi nasional, namun mengandung potensi risiko bagi aktivitas ekonomi riil dan pelaku usaha yang harus dikelola dengan hati-hati. Pemerintah pun harus memastikan agar kebijakan ini dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang berarti.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
