Kejaksaan Agung mulai mengarah pada dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus korupsi tambang batu bara yang menyeret pengusaha Samin Tan. Pendalaman itu dilakukan bersamaan dengan proses audit untuk menghitung kerugian negara yang hingga kini belum rampung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penghitungan kerugian negara masih berjalan. Ia menegaskan penyidik belum berhenti pada satu nama dan terus menelusuri kemungkinan ada pihak lain yang ikut terlibat.
Penyidikan Meluas ke Pihak yang Diduga Terafiliasi
Kejagung membuka ruang bagi pengembangan perkara jika alat bukti menunjukkan ada peran pihak lain. Anang menekankan bahwa langkah penyidik tetap mengedepankan kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah.
"Kita lihat ke depan hasil pendalaman pemeriksaan keterlibatan penyelenggara negara dan pihak-pihak terafiliasi, tentunya berdasarkan alat-alat bukti sesuai ketentuan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan azas praduka tak bersalah," kata Anang.
Pernyataan itu menunjukkan perkara ini belum berhenti pada tersangka utama. Penyidik masih menelusuri alur kebijakan, pengawasan, dan penerbitan dokumen yang diduga dipakai untuk menjalankan aktivitas tambang secara melawan hukum.
Awal Perkara dari Operasi PT AKT di Murung Raya
Kasus ini bermula dari aktivitas PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Izin tambang perusahaan itu sudah dicabut sejak 2017, namun perusahaan diduga tetap beroperasi hingga 2025.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut Samin Tan berperan sebagai beneficial owner yang mengendalikan perusahaan tersebut. Menurut penyidik, aktivitas pertambangan dan penjualan tetap berjalan dengan memanfaatkan dokumen perizinan yang tidak sah.
Syarief menyebut praktik itu tidak berdiri sendiri. Ia mengatakan ada dugaan kerja sama dengan pihak yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan pertambangan.
"Tersangka ST melalui PT AKT dan afiliasinya secara melawan hukum tetap melakukan pertambangan dan penjualan dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah dengan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan sehingga merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara," ujar Syarief.
Lima Poin Penting dari Kasus Samin Tan
- Izin tambang PT AKT dicabut sejak 2017, tetapi diduga masih beroperasi.
- Aktivitas yang disorot berlangsung di Murung Raya, Kalimantan Tengah.
- Samin Tan disebut sebagai beneficial owner yang mengendalikan perusahaan.
- Kejagung mencium dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam pengawasan tambang.
- Kerugian negara masih dihitung oleh auditor.
Data tersebut memperlihatkan mengapa penyidikan tidak hanya fokus pada pelaku usaha. Jika dugaan keterlibatan pejabat atau penyelenggara negara terbukti, perkara ini bisa berkembang menjadi jaringan korupsi yang lebih luas.
Penahanan dan Peluang Tersangka Baru
Kejagung telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal berlapis tindak pidana korupsi. Penyidik juga menahan Samin Tan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
"ST ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," kata Syarief.
Meski begitu, penahanan ini tidak menutup kemungkinan muncul tersangka baru. Kejagung menyebut arah penyidikan masih terbuka, terutama bila bukti menguatkan dugaan adanya peran penyelenggara negara dalam praktik tambang ilegal tersebut.
Mengapa Keterlibatan Penyelenggara Negara Jadi Sorotan
Dugaan keterlibatan penyelenggara negara menjadi titik penting karena kasus ini menyangkut fungsi pengawasan. Dalam sektor pertambangan, pengawasan negara seharusnya memastikan operasi berjalan sesuai izin, aturan lingkungan, dan ketentuan hukum.
Ketika izin sudah dicabut tetapi aktivitas masih berjalan, muncul pertanyaan soal bagaimana kegiatan itu bisa terus berlangsung. Di titik inilah penyidik mendalami kemungkinan adanya akses, perlindungan, atau pembiaran dari pihak yang memiliki kewenangan.
Pendalaman semacam ini juga penting untuk menilai apakah kerugian yang timbul hanya berasal dari aktivitas perusahaan atau juga dari kegagalan sistem pengawasan. Jika dugaan itu terbukti, perkara Samin Tan dapat membuka tabir persoalan tata kelola tambang yang lebih serius.
Status Kasus Saat Ini
Saat ini, auditor masih menghitung total kerugian negara akibat dugaan operasi tambang ilegal tersebut. Hasil penghitungan itu akan menjadi salah satu dasar penting untuk memperkuat konstruksi perkara dan menentukan langkah lanjutan penyidik.
Kejagung belum menyampaikan siapa saja pihak yang sudah dimintai keterangan dalam pendalaman terbaru. Namun dengan pernyataan resmi yang sudah dikeluarkan, penyidikan dipastikan bergerak ke arah yang lebih luas dan berpotensi menyeret aktor lain di luar pengusaha utama.
