Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menyedot perhatian publik, tetapi pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai perdebatan itu justru menguras energi tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai, di tengah ancaman krisis ekonomi dan energi, perhatian publik seharusnya dipusatkan pada isu yang lebih mendesak.
Qodir menyebut sengketa yang melibatkan pihak penggugat seperti Roy Suryo dan dr Tifa dengan Universitas Gadjah Mada serta Jokowi sendiri sudah berubah menjadi ajang saling adu kuat. Dalam pandangannya, perdebatan itu tidak lagi produktif karena hanya memancing polemik yang berputar di tempat.
Fokus Publik Dinilai Melenceng
Zuly Qodir menilai negara saat ini membutuhkan perhatian serius pada persoalan yang langsung berdampak pada kehidupan warga. Ia menyoroti kemungkinan memburuknya kondisi ekonomi dan energi yang menurutnya bisa menekan masyarakat bila tidak diantisipasi sejak dini.
“Menurut saya menjadi tidak produktif, ada hal yang lebih penting yang kemudian tidak diurus,” kata Qodir saat dihubungi Suara.com, Senin (30/3/2026). Ia menegaskan, jika memang ada dugaan kebohongan publik, hal itu tetap perlu diproses secara tepat, namun tidak dengan mengabaikan tantangan yang jauh lebih besar.
Tuntutan Pembatalan Kepemimpinan Dinilai Tak Relevan
Menurut Qodir, tuntutan yang mengarah pada pembatalan atau tidak mengakui kepemimpinan Jokowi tidak lagi realistis. Ia mengingatkan bahwa masa jabatan Jokowi sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden dua periode sudah berakhir seluruhnya.
Berikut poin utama yang ia soroti:
- Kepemimpinan Jokowi sudah selesai secara hukum dan politik.
- Polemik ijazah tidak mengubah fakta jabatan yang telah dijalani.
- Perdebatan yang terus dipelihara tidak berdampak langsung pada rakyat.
- Publik seharusnya didorong fokus pada isu ekonomi dan energi.
“Kalau kemudian apa yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo misalnya tuntutannya adalah menghukum, tidak mengakui kepresidenan kan enggak mungkin, wong sudah selesai kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi untuk apa,” ujarnya.
Risiko Jadi Perdebatan Tanpa Ujung
Qodir juga menilai konflik semacam ini mudah berubah menjadi adu ketahanan antara dua kubu jika tidak ada titik temu. Ia menggambarkan situasi itu sebagai pertarungan yang bisa berlangsung sangat lama hanya karena masing-masing pihak tidak mau mengalah.
Menurut dia, jika yang dicari hanya pengakuan kesalahan dari pihak lawan, maka perdebatan sulit berakhir. “Kalau Pak Jokowi tidak mau mengakui ya berarti tidak selesai-selesai. Sampai kapan? Ya mungkin sampai dua pihak ini meninggal dunia dua-duanya,” kata dia.
Dampak ke Masyarakat Dinilai Minim
Dalam pandangan Qodir, polemik ijazah Jokowi tidak memberi pengaruh langsung bagi kehidupan warga. Ia menilai, apa pun hasil perdebatan itu, tidak akan mengubah sejarah kepemimpinan yang sudah berjalan dan tidak akan berdampak pada pemilih di masa depan.
Pernyataan ini ia kaitkan dengan kebutuhan publik untuk melihat mana isu yang benar-benar penting dan mana yang hanya ramai di ruang diskusi. Ia menyebut masyarakat tampak sudah lelah dengan narasi yang berulang tanpa arah yang jelas.
“Dampak secara langsung untuk masyarakat untuk rakyat tidak ada sih kalau saya merasa,” ucapnya. Ia menambahkan, persoalan ini juga tidak lagi relevan untuk dijadikan ukuran dalam menentukan pilihan politik ke depan karena status kepemimpinan yang dipersoalkan sudah selesai.
Pelajaran untuk Penyelenggaraan Pemilu ke Depan
Meski kritis terhadap polemik yang ada, Qodir tetap melihat bahwa kasus ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan publik. Ia mendorong agar proses verifikasi dokumen dan tahapan administratif di masa depan dilakukan lebih cermat agar tidak memunculkan kegaduhan serupa.
Ia mengingatkan, perhatian pada predikat dan berkas administratif seharusnya tidak mengalahkan kebutuhan bangsa untuk menghadapi ancaman yang lebih nyata. Dalam situasi global yang tidak pasti, kata dia, energi nasional semestinya dipakai untuk memperkuat kebijakan ekonomi, ketahanan energi, dan stabilitas sosial.
Dengan begitu, perdebatan soal ijazah Jokowi menurut Qodir lebih layak ditempatkan sebagai pelajaran administratif dan politik, bukan sebagai isu utama yang terus menyita perhatian publik di saat tekanan ekonomi justru menuntut solusi yang cepat dan konkret.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
