Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran negara untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali. Ia menilai langkah itu penting agar beban utang tidak terus membengkak, terutama jika pemerintah ingin mempertahankan batas defisit maksimal 3 persen seperti yang selama ini menjadi rujukan kebijakan fiskal.
Menurut JK, penghematan tidak bisa dihindari jika negara ingin menjaga disiplin anggaran. Ia menegaskan, ada belanja yang masih bisa ditunda atau dikurangi, tetapi ada pula pos yang justru perlu dipertahankan karena menyentuh langsung pelayanan publik dan daya tahan ekonomi daerah.
Evaluasi Anggaran Jadi Kunci
JK menilai pemerintah perlu memilah belanja yang benar-benar produktif dan belanja yang bisa dipangkas tanpa menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Ia menyarankan agar negara mempelajari kembali struktur defisit secara cermat supaya keputusan fiskal tidak justru menambah risiko utang di masa depan.
Dalam pandangannya, evaluasi anggaran harus dilakukan dengan membedakan mana pengeluaran yang mendesak dan mana yang masih bisa ditahan. “Kalau tetap 3 persen berarti ada pengeluaran yang harus dikurangi,” ujar JK saat ditemui di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Empat Pos yang Dinilai Jangan Dipangkas
JK secara terbuka meminta pemerintah tidak mengurangi alokasi pada beberapa sektor strategis yang menyangkut layanan dasar dan pembangunan jangka panjang. Ia menyebut transfer ke daerah, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur PUPR sebagai pos yang menurutnya harus dijaga.
Berikut empat pos yang menurut JK sebaiknya tidak dipangkas:
- Transfer ke daerah
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur PUPR
Ia menilai pengurangan pada pos-pos tersebut dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama di daerah. Menurut JK, dampaknya bukan hanya pada pelayanan publik hari ini, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Subsidi BBM Jadi Sorotan
Selain evaluasi anggaran, JK juga mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi, terutama subsidi BBM, untuk menekan defisit dan utang. Ia mengatakan banyak negara melakukan penyesuaian serupa ketika kondisi fiskal dan energi menuntut langkah cepat.
JK menjelaskan bahwa subsidi yang terlalu besar akan mendorong konsumsi tidak efisien dan membuat beban fiskal terus naik. “Kalau harga murah seperti sekarang orang tidak cenderung untuk berhemat,” ujarnya, sambil menekankan bahwa subsidi yang meningkat terus pada akhirnya akan menambah utang negara.
Menurut JK, kebijakan ini memang tidak populer karena biasanya memicu kenaikan harga dan protes masyarakat. Namun ia menilai pemerintah perlu memberi penjelasan yang baik agar publik memahami alasan di balik kebijakan tersebut.
Alasan JK Dorong Pengurangan Subsidi
JK melihat subsidi BBM yang besar tidak selalu tepat sasaran, karena pengguna terbesar justru masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, khususnya mobil. Ia menyebut kelompok itu umumnya lebih mampu menanggung kenaikan harga dibandingkan kelompok masyarakat pengguna transportasi umum atau sepeda motor.
Ia juga menyinggung kemungkinan pengurangan subsidi bisa diimbangi dengan kebijakan lain, seperti penguatan work from home untuk aparatur sipil negara dan dorongan penggunaan transportasi umum. Menurutnya, langkah-langkah itu bisa membantu menekan konsumsi BBM tanpa mengganggu pelayanan publik secara luas.
Pengalaman Krisis Jadi Pelajaran
JK mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang sulit sebenarnya bisa diterima masyarakat jika pemerintah menjelaskannya secara terbuka dan konsisten. Ia menyebut pengalaman pada 2005 dan 2014 sebagai contoh ketika penyesuaian kebijakan energi tidak memicu gejolak besar karena komunikasi pemerintah dinilai jelas.
Ia juga menyinggung situasi di sejumlah negara ASEAN yang telah lebih dulu menyesuaikan harga BBM tanpa menimbulkan demonstrasi besar. Menurutnya, publik cenderung memahami bahwa kenaikan harga energi sering kali menjadi langkah terpaksa untuk mengurangi beban negara.
Pada akhirnya, JK menilai pemerintah perlu mengambil keputusan fiskal yang hati-hati agar defisit tetap terkendali tanpa mengorbankan sektor yang paling penting bagi masyarakat luas. Ia menekankan bahwa penghematan harus diarahkan pada pos yang masih bisa ditunda, sementara belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transfer daerah tetap dijaga agar fungsi negara di pusat maupun daerah tidak melemah.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
