Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di atas lahan milik PT KAI di Kota Bandung. Lokasi yang dibidik berada di kawasan Kiara Condong dengan total luas sekitar 1,5 hektare dan akan diarahkan menjadi kawasan hunian terintegrasi dengan transportasi publik.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kawasan itu cocok dijadikan percontohan pengembangan transit-oriented development atau TOD. Menurut dia, lahan tersebut berada di titik pergerakan masyarakat yang kuat dan memiliki posisi strategis untuk menambah pasokan rumah di perkotaan.
Fokus pada kawasan terintegrasi
Pemerintah ingin mengembangkan kawasan Kiara Condong, Stasiun Bandung, dan Laswi sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Bobby Rasyidin selaku Direktur Utama PT KAI menegaskan bahwa konsep yang disiapkan tidak hanya rumah susun, tetapi juga kawasan bisnis dan ruang umum yang menyatu dengan stasiun.
Ia mengatakan perhitungan unit masih terus disempurnakan agar pengembangan lahan bisa optimal. Rencana detailnya akan dipaparkan dalam waktu dekat, dan PT KAI bersama pemerintah menargetkan konsep kawasan terpadu ini menjadi model baru pemanfaatan aset negara di kota besar.
Lahan 1,5 hektare di Kiara Condong
Maruarar menjelaskan lahan yang akan dikembangkan di Kiara Condong terdiri atas dua titik, masing-masing seluas 7.000 meter persegi dan 8.000 meter persegi. Totalnya mencapai sekitar 1,5 hektare, sehingga dinilai cukup untuk mendukung pembangunan hunian sekaligus fasilitas penunjang lain.
Ia menyebut lokasi itu sangat strategis karena berada di pusat mobilitas warga dan merupakan aset milik PT KAI. Pemerintah menilai pemanfaatan lahan seperti ini bisa mempercepat penyediaan rumah tanpa harus membuka kawasan baru di pinggiran kota.
Fasilitas yang disiapkan
Dalam konsep awal, kawasan hunian itu tidak hanya berisi unit tempat tinggal untuk MBR. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hingga area parkir agar kawasan bisa berfungsi sebagai lingkungan yang lengkap.
Maruarar mengatakan pembentukan tim terpadu akan melibatkan Kementerian PKP, PT KAI, pemerintah daerah, dan Wali Kota Bandung. Tim itu ditargetkan segera menyusun perencanaan dasar agar pembangunan bisa bergerak ke tahap berikutnya tanpa kehilangan arah pengembangan.
Skema pembiayaan campuran
Untuk pembiayaan, pemerintah menyiapkan skema campuran yang menggabungkan dukungan swasta dan pembiayaan komersial. Salah satu komitmen yang disebutkan datang dari Astra, yang disebut siap membangun 1.000 unit rumah susun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Maruarar menegaskan pemerintah akan menyesuaikan fungsi lahan dengan kebutuhan di lapangan. Ia mengatakan, “Kita cari berbagai cara. Ada dukungan CSR dari perusahaan, ada konteks komersial, dan tentu untuk MBR,” sehingga pengembangan bisa tetap berjalan meski kebutuhan pembiayaannya beragam.
Kebijakan pemerintah untuk perumahan rakyat
Pemerintah juga mengaitkan rencana ini dengan sejumlah kebijakan yang disebut bisa meringankan beban pembelian rumah subsidi. Menurut Maruarar, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membebaskan BPHTB dan PBG untuk rumah subsidi bagi MBR.
Ia juga menyebut tenor cicilan rumah subsidi kini bisa diperpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun. Kebijakan itu dinilai dapat membuat angsuran lebih ringan dan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian.
Mengapa Bandung masuk prioritas
Bandung menjadi salah satu kota yang dinilai memiliki tekanan kebutuhan rumah cukup tinggi karena pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Di saat yang sama, kawasan dekat stasiun memberi peluang pengembangan hunian vertikal yang lebih efisien dibandingkan rumah tapak di area padat.
Berikut alasan utama kawasan ini diprioritaskan:
- Lokasinya berada di area mobilitas tinggi.
- Lahan berasal dari aset milik negara yang bisa dioptimalkan.
- Konsep TOD cocok untuk kota dengan keterbatasan ruang.
- Hunian MBR bisa dekat dengan transportasi publik.
- Pengembangan terintegrasi mendukung efisiensi biaya hidup warga.
Arah pengembangan berikutnya
Tim lintas lembaga yang dibentuk pemerintah dan PT KAI akan menyiapkan konsep dasar agar pembangunan bisa masuk tahap teknis. Rencana itu juga akan menentukan pembagian fungsi lahan, kebutuhan jumlah unit, serta integrasi dengan layanan transportasi dan fasilitas publik di sekitarnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengembangan hunian MBR di Kiara Condong tidak hanya menambah stok rumah, tetapi juga membentuk kawasan perkotaan yang lebih tertata dan mudah diakses oleh warga berpenghasilan rendah di Bandung.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
