Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan proses hukum terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, masih terus berjalan. Ia meminta publik tidak meragukan komitmen pemerintah dalam mengawal penegakan hukum atas peristiwa tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 April 2026. Dalam penjelasannya, Pigai menyebut pemerintah memberi perhatian penuh sejak awal kasus ini mencuat dan tidak bersikap abai terhadap korban.
Atensi pemerintah sejak awal kasus
Pigai mengatakan, kasus yang menimpa Andrie menjadi perhatian lintas lembaga, mulai dari Kementerian HAM, DPR, partai politik, hingga Presiden. Ia menilai respons tersebut menunjukkan bahwa negara hadir saat seorang aktivis menjadi korban kekerasan yang serius.
Menurut Pigai, perhatian itu tidak hanya datang dari satu instansi, melainkan dari berbagai unsur pemerintahan. Ia bahkan menyebut kasus ini sebagai sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah Indonesia karena langsung masuk dalam radar perhatian pemerintah pusat.
Pemerintah tidak boleh intervensi proses peradilan
Di hadapan anggota dewan, Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengarahkan jalannya proses hukum. Ia menekankan bahwa negara harus menghormati mekanisme peradilan tanpa ikut menentukan arah putusan.
“Kita tidak bisa, pemerintah itu tidak bisa mengarahkan proses hukum di jalur mana. Kami tidak bisa digiring untuk menentukan menghukum seorang dalam konteks peradilan, karena negara sejati tidak boleh ikut intervensi dalam proses peradilan,” ujar Pigai.
Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah yang tetap mendukung penegakan hukum, tetapi tidak melampaui kewenangan lembaga penegak hukum dan peradilan. Sikap ini juga menjadi penanda bahwa proses hukum kasus Andrie harus tetap berjalan sesuai prosedur.
Imbauan agar publik tidak menekan proses hukum
Pigai juga mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi proses hukum melalui tekanan massa maupun opini yang berkembang di media. Ia menilai jalur hukum harus diberi ruang agar bisa bekerja secara objektif dan tidak terpengaruh oleh dorongan eksternal.
Dalam konteks kasus yang menyedot perhatian publik ini, imbauan tersebut menjadi penting karena perkara Andrie berkaitan dengan kekerasan terhadap aktivis HAM. Kasus semacam ini biasanya memunculkan desakan publik yang kuat, namun pemerintah tetap meminta semua pihak menunggu proses hukum berjalan.
Pernyataan Pigai soal komitmen melindungi semua warga
- Pemerintah mengaku sejak awal memberi perhatian atas kasus Andrie Yunus.
- Proses hukum disebut masih berjalan dan tidak boleh diintervensi.
- Publik diminta tidak meragukan komitmen Kementerian HAM dan pemerintah.
- Negara dinilai wajib melindungi seluruh warga tanpa membedakan posisi politik.
- Penegakan hukum harus tetap berada di jalur peradilan yang independen.
Pigai juga menegaskan bahwa pemerintah memandang perlindungan hak asasi sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara, tanpa mempersoalkan afiliasi politik. Ia menyebut baik pihak yang berada di pemerintahan maupun oposisi tetap memiliki hak yang sama untuk dilindungi negara.
“Jangan ragukan Kementerian HAM, pemerintah, atas ketidakadilan yang dihadapi siapapun di Republik Indonesia,” kata Pigai. Ia menambahkan bahwa pijakan pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kasus Andrie Yunus dan sorotan publik
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus mendapat sorotan luas karena menyangkut keselamatan aktivis dan kebebasan sipil. Insiden seperti ini kerap memunculkan kekhawatiran baru tentang keamanan para pembela HAM dan masyarakat sipil yang bekerja di lapangan.
Dalam situasi tersebut, pernyataan Menteri HAM menjadi penting karena menunjukkan bahwa pemerintah menyadari sensitivitas kasus ini. Meski begitu, Pigai tetap menegaskan bahwa penghormatan terhadap proses hukum harus dijaga agar pencarian keadilan tidak terganggu.
Sikap pemerintah terhadap kasus Andrie juga menjadi perhatian karena menunjukkan bagaimana negara merespons dugaan kekerasan berat terhadap aktivis. Di tengah sorotan publik, pemerintah diminta tetap konsisten memastikan proses hukum berjalan transparan, independen, dan tidak terseret tekanan dari pihak mana pun.
