Kebijakan Work From Home (WFH) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai respons atas krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipicu konflik geopolitik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Langkah ini diambil pada Selasa, 1 April 2026, ketika penutupan Selat Hormuz mengganggu jalur distribusi minyak dunia dan berdampak pada pasokan energi nasional.
Bagi Indonesia, dampaknya tidak kecil karena sekitar 19–25 persen impor minyak nasional melewati Selat Hormuz. Karena itu, pemerintah memberlakukan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, untuk pekerja di sektor BUMN, BUMD, dan swasta, sementara sektor esensial seperti kesehatan, energi, pelayanan publik, dan infrastruktur tetap beroperasi normal.
WFH sebagai respons darurat
Kebijakan WFH diposisikan sebagai langkah cepat untuk menekan konsumsi BBM di tengah tekanan pasokan. Dengan mengurangi perjalanan harian ke kantor, pemerintah berharap lalu lintas kendaraan turun dan kebutuhan bahan bakar ikut berkurang.
Namun, efektivitas kebijakan ini tidak bisa dibaca hanya dari sisi berkurangnya mobilitas. Dalam kondisi krisis, WFH lebih tepat dipandang sebagai rem darurat, bukan solusi permanen untuk persoalan energi nasional.
Seberapa besar dampaknya pada emisi?
WFH kerap dikaitkan dengan penurunan emisi karbon karena lebih sedikit kendaraan di jalan. Tetapi temuan penelitian yang dimuat dalam Proceedings of the National Academy of Sciences dan dikutip The Guardian pada 2 April 2026 menunjukkan hasil yang lebih terbatas.
Studi itu menyebut WFH satu hari dalam sepekan hanya mampu menurunkan sekitar 2 persen emisi karbon. Angka ini menunjukkan bahwa pengaruh WFH terhadap pengurangan emisi ada, tetapi tidak cukup besar bila berdiri sendiri.
Beberapa faktor membuat dampaknya mengecil. Salah satunya adalah meningkatnya penggunaan pendingin ruangan di rumah saat bekerja dari rumah, yang justru menambah konsumsi listrik.
Biaya energi yang berpindah, bukan hilang
WFH memang mengurangi BBM untuk perjalanan, tetapi konsumsi energi tidak otomatis turun secara keseluruhan. Aktivitas kerja dari rumah tetap membutuhkan listrik untuk laptop, ponsel, internet, dan perangkat lain yang terus aktif sepanjang hari.
Selain itu, layanan digital seperti email, rapat daring, dan aplikasi kolaborasi bergantung pada data center yang memakai energi besar dan sistem pendingin agar berfungsi optimal. Artinya, sebagian beban energi hanya berpindah dari kantor ke rumah dan infrastruktur digital.
Praktik Work From Anywhere atau WFA yang sering muncul saat WFH juga dapat memunculkan pola mobilitas lain. Dalam situasi tertentu, skema itu bahkan berpotensi menambah emisi jika pekerja tetap melakukan perjalanan ke lokasi berbeda selama hari kerja.
Apa kata pakar energi?
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai WFH tetap relevan sebagai instrumen taktis untuk menahan konsumsi BBM dalam jangka pendek. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bisa memberi sinyal penting tentang efisiensi energi di tengah tekanan pasokan.
Meski begitu, Fabby mengingatkan bahwa WFH harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. Dalam situasi gangguan energi global yang berpotensi berulang, Indonesia memerlukan kebijakan yang memperkuat ketahanan energi secara struktural.
Langkah jangka pendek yang dibutuhkan
Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan WFH untuk meredam dampak krisis. Penghematan energi perlu dilakukan lewat kebijakan yang lebih terukur dan langsung menyasar konsumsi BBM nasional.
- Menetapkan protokol penghematan energi nasional.
- Membatasi perjalanan dinas non-prioritas.
- Memperkuat transportasi publik lewat insentif yang tepat sasaran.
- Menjaga transparansi data stok dan distribusi BBM agar publik tidak panik.
Langkah-langkah ini penting karena krisis energi sering memicu kekhawatiran berlebih di masyarakat. Jika informasi pasokan terbuka dan kebijakan komunikasi berjalan baik, dampak psikologis krisis bisa ditekan.
Arah kebijakan jangka menengah dan panjang
Dalam jangka menengah, Indonesia perlu mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan energi global. Diversifikasi pasokan energi, percepatan substitusi impor, dan pembentukan pusat kendali energi lintas sektor menjadi langkah yang mendesak.
Pada jangka panjang, agenda yang lebih besar harus dijalankan. Penguatan cadangan energi, percepatan transisi ke energi terbarukan, pengembangan transportasi publik, dan adopsi kendaraan listrik menjadi kunci untuk menurunkan ketergantungan pada energi fosil.
Arah kebijakan itu juga harus disertai pembenahan tata kelola energi yang konsisten. Tanpa itu, setiap krisis eksternal akan terus memaksa pemerintah mengambil langkah sementara seperti WFH, tanpa menyelesaikan akar masalahnya.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
