Dedi Mulyadi menanggapi santai tantangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang sebelumnya menyebut siap “cium lutut” jika Dedi mampu membangun Kalbar dengan APBD Rp6 triliun. Ia mengaku tidak sedang membandingkan kinerja Jawa Barat dengan daerah lain, melainkan menyoroti pentingnya melihat kondisi tiap wilayah secara objektif.
Pernyataan itu muncul setelah Krisantus bereaksi atas video viral di TikTok yang membandingkan infrastruktur Kalbar dan Jawa Barat. Dalam forum Musrenbang di Pendopo Bupati Sintang, Kamis, 9 April 2026, Krisantus berkata, “Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lutunya.”
Respons Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi menilai pernyataan itu tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Dalam keterangan yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya dan dikutip pada Minggu, 12 April 2026, ia menyampaikan bahwa setiap daerah punya tantangan yang berbeda, terutama dari sisi luas wilayah dan kemampuan fiskal.
Ia bahkan menegaskan memahami beban pembangunan Kalimantan Barat yang jauh lebih berat karena wilayahnya sangat luas, sementara anggaran daerah terbatas. “Saya memahami betapa beratnya daerah dengan wilayah seluas Kalimantan Barat dan keterbatasan fiskal yang dimiliki,” ujar Dedi Mulyadi.
Perbedaan Kondisi Jabar dan Kalbar
Krisantus sebelumnya menjelaskan bahwa perbandingan antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat tidak bisa disamakan begitu saja. Ia menyebut Jawa Barat memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun, sedangkan Kalimantan Barat memiliki wilayah sekitar 171 ribu kilometer persegi dengan APBD hanya Rp6 triliun.
- Jawa Barat: luas wilayah sekitar 43 ribu kilometer persegi.
- Kalimantan Barat: luas wilayah sekitar 171 ribu kilometer persegi.
- APBD Jawa Barat: sekitar Rp31 triliun.
- APBD Kalimantan Barat: sekitar Rp6 triliun.
Menurut Krisantus, perbedaan itu sangat memengaruhi biaya pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan hingga jaringan listrik. Ia juga menyinggung bahwa ruang fiskal daerah makin sempit akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Ajakan untuk Tidak Membenturkan Daerah
Dedi Mulyadi memilih merespons dengan nada merangkul. Ia mengajak semua pihak untuk berhenti memperdebatkan siapa yang lebih unggul antardaerah, lalu fokus pada layanan publik yang lebih baik untuk masyarakat.
“Semoga kita bisa bersama-sama untuk terus melayani masyarakat dengan baik,” kata KDM, sapaan akrabnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika apa yang dilakukan di Jawa Barat dianggap menyinggung daerah lain.
Latar Video Viral yang Memicu Respons
Sebelum polemik ini muncul, sebuah video di TikTok menjadi perhatian publik karena membandingkan kondisi jalan dan pembangunan di Kalimantan Barat dengan Jawa Barat. Dalam video dari akun @elisabetmurniw, seorang bocah menyampaikan keluhan soal jalan rusak dan menyebut Dedi Mulyadi sebagai sosok yang layak memimpin jika dibandingkan dengan gubernur daerahnya.
Narasi seperti itu kemudian memantik reaksi Krisantus, yang menilai publik perlu memahami konteks wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan anggaran sebelum membuat penilaian. Dari situ, pernyataan “cium lutut” yang ia lontarkan menjadi sorotan dan cepat menyebar di media sosial.
Isu yang Lebih Besar dari Sekadar Sindiran
Perdebatan ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilihat dari satu variabel saja. Luas wilayah, sebaran penduduk, kondisi geografis, dan kapasitas fiskal sama-sama menentukan kecepatan pembangunan, terutama di daerah yang memiliki tantangan akses tinggi seperti Kalimantan Barat.
Dedi Mulyadi dalam responsnya juga memberi sinyal bahwa ia mendukung distribusi fiskal yang lebih adil ke depan. Ia berharap mekanisme bagi hasil bisa membuat daerah memiliki kemampuan lebih besar untuk membiayai pembangunan secara mandiri.
Polemik antara Dedi Mulyadi dan Krisantus Kurniawan kini menjadi perbincangan luas karena menyentuh isu yang lebih sensitif, yakni ketimpangan fiskal antardaerah dan ekspektasi publik terhadap kepala daerah. Di tengah sorotan itu, Dedi memilih menahan diri dan menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat seharusnya menjadi fokus utama, bukan adu perbandingan antarprovinsi.
