Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai pada April. Masyarakat yang ingin memastikan status penerima kini bisa mengecek data secara online hanya dengan menggunakan NIK pada KTP.
Langkah ini memudahkan calon penerima maupun keluarga penerima manfaat untuk memantau status bantuan tanpa perlu datang ke kantor layanan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos yang disediakan pemerintah, sehingga akses informasi menjadi lebih cepat dan praktis.
Cek status PKH dan BPNT secara online
Pengecekan status bansos dilakukan lewat layanan daring resmi yang menampilkan hasil pencarian dalam bentuk informasi penerima. Jika data terdaftar, sistem akan menampilkan keterangan “Ya” sebagai penerima bantuan, sedangkan jika tidak tercatat maka muncul status “Tidak Terdapat Peserta/PM”.
- Buka situs resmi pengecekan bansos dari Kementerian Sosial.
- Masukkan data wilayah sesuai identitas KTP.
- Isi nama lengkap dan NIK dengan benar.
- Ketik kode verifikasi yang muncul.
- Klik cari data untuk melihat hasil status penerimaan.
Selain situs web, pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi resmi Cek Bansos di Play Store. Setelah instalasi, pengguna perlu membuat akun dengan mengisi nama, NIK, alamat, email, dan kata sandi, lalu mengunggah swafoto serta foto KTP untuk proses verifikasi.
Fungsi aplikasi Cek Bansos
Aplikasi ini memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memantau data bantuan dari ponsel. Setelah akun aktif, pengguna dapat login lalu membuka menu Profil untuk melihat jenis bantuan sosial yang diterima.
Layanan digital ini juga menekan kebutuhan verifikasi manual yang biasanya memakan waktu lebih lama. Dengan sistem berbasis data kependudukan, informasi yang tampil bisa lebih cepat diketahui selama data pengisiannya akurat.
Besaran bantuan PKH sesuai kategori
Besaran bantuan PKH berbeda-beda, tergantung kategori penerima manfaat. Berikut rincian nominal yang tercantum dalam data referensi:
| Kategori penerima | Nominal per tahun | Nominal per tahap |
|---|---|---|
| Ibu hamil dan anak usia dini | Rp 3 juta | Rp 750.000 |
| Siswa SD | Rp 900.000 | Rp 225.000 |
| Siswa SMP | Rp 1,5 juta | Rp 375.000 |
| Siswa SMA | Rp 2 juta | Rp 500.000 |
| Disabilitas berat | Rp 2,4 juta | Rp 600.000 |
| Lansia 60 tahun ke atas | Rp 2,4 juta | Rp 600.000 |
| Korban pelanggaran HAM berat | Rp 10,8 juta | Rp 2,7 juta |
Rincian tersebut menunjukkan bahwa PKH memang dirancang menyasar kelompok yang membutuhkan dukungan berbeda sesuai kondisi sosial dan usia penerima. Skema ini juga dibagi dalam empat tahap penyaluran agar bantuan tersalurkan lebih merata dalam setahun.
Nominal BPNT dan skema pencairan
Berbeda dengan PKH, BPNT memiliki nominal tetap sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per triwulan. Dana bantuan ini langsung masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera dan bisa dicairkan melalui bank Himbara.
Penyaluran BPNT menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat. Karena berbasis non tunai, pencairan juga lebih mudah dipantau melalui sistem perbankan yang terhubung dengan data bansos.
Jadwal pencairan tahap bantuan
Penyaluran bantuan sosial pada tahun ini dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama berlangsung pada Januari hingga Maret, tahap kedua pada April hingga Juni, tahap ketiga pada Juli hingga September, dan tahap keempat pada Oktober hingga Desember.
Menurut pola pencairan yang disebutkan dalam referensi, proses distribusi umumnya dilakukan bertahap dari minggu pertama sampai minggu keempat setiap bulan. Pola ini membuat penerima perlu rutin mengecek status agar mengetahui kapan dana masuk dan apakah data kepesertaan tetap aktif dalam sistem.
