Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp 16.786.300.000 untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dana stimulus ini diarahkan untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setelah bencana.
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan usulan data bupati dan wali kota setempat agar penerima manfaat tepat sasaran. Proses distribusi dana juga dijalankan melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Data penerima melalui proses pembersihan
Direktur Perlindungan Sosial Bencana Alam Kemensos, Masryani Mansyur, menyebut data usulan awal dari satgas mengalami proses pembersihan sebelum diproses lebih lanjut. Dari 1.330 kepala keluarga yang diusulkan, jumlah yang akhirnya dapat diproses menjadi 1.319 KK atau 4.618 jiwa.
Masryani menjelaskan bahwa data yang masuk tidak langsung diproses tanpa verifikasi. Ia menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan tetap mengacu pada usulan pemerintah daerah setelah data disesuaikan melalui tahap cleansing bersama PT Pos.
“Usulan bantuan dari Kabupaten Langkat sesuai data yang sudah kami terima dari satgas, yakni sebanyak 1.330 KK dan 4.701 jiwa. Tapi setelah data kami cleansing dengan PT Pos jumlah yang dapat kami proses sebanyak 1.319 KK dengan 4.618 jiwa,” kata Masryani Mansyur.
Rincian alokasi bantuan
Bantuan yang disalurkan terdiri dari beberapa pos kebutuhan utama. Kemensos mencatat dana isi hunian sebesar Rp 3,95 miliar, jaminan hidup Rp 6,23 miliar, dan bantuan stimulan ekonomi Rp 6,59 miliar.
Pembagian ini menunjukkan bahwa bantuan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar pascabencana. Skema tersebut juga menyasar proses pemulihan hidup warga agar bisa kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah banjir surut.
Koordinasi dengan pemerintah daerah
Kemensos juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat untuk menindaklanjuti aspirasi warga yang belum terdata tetapi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Langkah ini dilakukan agar tidak ada warga terdampak yang layak menerima bantuan namun terlewat dari pendataan awal.
Masryani menyebut arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjadi dasar percepatan proses tersebut. “Pokoknya, selama data telah masuk ke kami, pasti bantuan segera kami proses,” ujarnya.
Percepatan validasi data susulan
Instruksi itu menjadi pegangan bagi jajaran Kemensos untuk mempercepat validasi data susulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. Proses koordinasi terus dilakukan agar daftar penerima dapat diperbarui sesuai kondisi lapangan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam penanganan bencana, ketepatan data menjadi faktor penting agar bantuan tidak salah sasaran. Karena itu, Kemensos menempatkan verifikasi bersama pemerintah daerah dan PT Pos sebagai bagian dari mekanisme distribusi bantuan banjir Langkat.
Penyaluran dana Rp 16,7 miliar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membantu warga Langkat pulih setelah terdampak banjir. Dengan pemrosesan data yang terus disesuaikan, bantuan diharapkan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan sesuai hasil usulan resmi daerah.
