Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong Buku Saku 0 Persen dijadikan pedoman kerja dalam membaca, memetakan, dan menyalurkan program kesejahteraan pemerintah. Buku berjudul “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” itu dibahas dalam pertemuan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, bersama Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan.
Gus Ipul menilai dokumen tersebut bisa membantu jajaran Kementerian Sosial, terutama para Kepala Dinas Sosial di daerah, agar lebih teliti melihat sasaran bantuan. Ia menekankan pentingnya pendetilan target agar program pemerintah benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Pedoman untuk membaca sasaran bantuan
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan apresiasi karena buku saku tersebut dinilai memberi gambaran yang lebih rinci tentang kelompok penerima manfaat. Ia melihat isinya dapat menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah untuk memahami program-program Presiden Prabowo Subianto secara lebih konkret.
“Ini bagus sekali kalau bisa kita jadikan pedoman. Jadi ini menarik sekali karena ingin mengukur, ingin mendetilkan, ingin melihat lebih dalam tentang program-program presiden yang menyasar keluarga-keluarga seperti apa sih,” kata Gus Ipul.
Pernyataan itu menunjukkan kebutuhan akan panduan yang sederhana, tetapi tetap cukup lengkap untuk dipakai dalam koordinasi lintas wilayah. Dalam konteks pelaksanaan bantuan sosial, kejelasan data dan sasaran menjadi bagian penting agar kebijakan tidak berhenti di tingkat perumusan.
Disusun dengan bahasa yang mudah dipahami
Dirgayuza Setiawan menjelaskan bahwa buku saku tersebut dibuat agar masyarakat lebih mudah memahami bentuk kehadiran negara dalam dukungan kesejahteraan. Ia menyebut informasi dari berbagai kementerian dan lembaga dirangkum dengan bahasa yang lebih aksesibel untuk publik.
“Kita coba meramu menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat pada umumnya,” ujar Dirgayuza.
Ia juga menilai penyederhanaan informasi menjadi kunci agar petugas di lapangan bisa menjelaskan program pemerintah dengan lebih cepat. Buku itu, menurut dia, disiapkan bukan hanya untuk pejabat pusat, tetapi juga untuk elemen akar rumput yang berhadapan langsung dengan warga.
Isi buku diarahkan untuk kebutuhan lapangan
Dirgayuza menyebut buku saku itu dirancang ringkas, dengan tiap program dijelaskan secara singkat dalam dua halaman. Isi yang disajikan meliputi jenis program, siapa penerimanya, besaran manfaat, dan cara mendaftar.
“Di sini (Buku Saku 0%) secara mudah per program itu hanya dua halaman, isinya adalah programnya apa, yang penerima seperti apa, manfaatnya berapa dan cara mendaftarnya seperti apa,” jelas Dirgayuza.
Format seperti itu diharapkan memudahkan aparatur yang membutuhkan rujukan cepat saat memberi penjelasan kepada masyarakat. Buku ini juga diarahkan kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pemangku kepentingan lain di tingkat lokal agar informasi bantuan tidak berhenti di kantor pemerintahan.
Menghubungkan banyak program lintas instansi
Pembahasan dalam pertemuan itu tidak hanya menyentuh program yang berada di bawah Kementerian Sosial. Dirgayuza menegaskan bahwa dukungan kesejahteraan pemerintah tersebar di banyak instansi, sehingga perlu dipetakan secara menyeluruh agar masyarakat memahami jalur bantuan yang tersedia.
Ia menyebut sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, subsidi listrik, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menurut dia, dukungan itu juga melibatkan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Gizi Nasional.
“Dukungan kesejahteraan yang kita berikan, solusi-solusi yang kita berikan sepanjang hayat tidak hanya ada di Kementerian Sosial, ada di kementerian lain juga,” ucap Dirgayuza.
Dorongan agar pemerintah hadir sebagai pemberi solusi
Dirgayuza juga mengaitkan penyusunan buku saku itu dengan harapan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Berdasarkan survei internal yang ia sampaikan, masyarakat menaruh ekspektasi besar pada solusi konkret atas persoalan ekonomi harian.
“Jadi pemerintah kita harus pemerintah yang solutif, pemerintah pemberi solusi,” kata Dirgayuza.
Sebab itu, buku saku ini diposisikan sebagai alat bantu untuk memperjelas apa saja dukungan negara yang sudah tersedia dan bagaimana warga dapat mengaksesnya. Di tingkat pelaksana, dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bersama agar penjelasan soal program kesejahteraan lebih seragam, lebih mudah dipahami, dan lebih dekat dengan kebutuhan warga yang membutuhkan bantuan.
