Mohammad Jumhur Hidayat kembali menjadi perhatian publik setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta. Penunjukan ini menambah babak baru dalam perjalanan seorang aktivis buruh yang sejak muda dikenal vokal, keras dalam menyuarakan kritik, dan konsisten membela isu keadilan sosial.
Nama Jumhur bukan sosok asing di panggung nasional karena rekam jejaknya panjang di gerakan mahasiswa, organisasi buruh, hingga jabatan publik. Dalam formasi kabinet terbaru, ia menggantikan Hanif Faisol yang kini ditugaskan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Latar Aktivis dari Bandung
Mohammad Jumhur Hidayat lahir di Bandung pada 18 Februari 1968. Saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, ia aktif sebagai mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan kerap memimpin aksi demonstrasi.
Ia banyak menyoroti ketidakadilan sosial, termasuk isu perampasan tanah rakyat kecil pada era Orde Baru. Aktivitas itu membuatnya berhadapan langsung dengan aparat dan menempatkannya dalam barisan aktivis yang bersuara keras terhadap kekuasaan.
Pada 1989, Jumhur ditahan dan menjalani hukuman penjara selama kurang lebih tiga tahun. Pengalaman itu tidak membuatnya mundur dari dunia gerakan, melainkan mempertegas posisinya dalam membela hak-hak rakyat kecil dan demokrasi.
Jejak Organisasi dan Serikat Pekerja
Setelah bebas, Jumhur tetap aktif di jalur advokasi sosial dan buruh. Ia mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia atau YKPI serta Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia, Gaspermindo.
Perannya semakin menonjol ketika terpilih menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dari posisi itu, ia dikenal aktif memperjuangkan kepentingan pekerja dan sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.
Di luar gerakan dalam negeri, Jumhur juga tercatat terlibat dalam solidaritas internasional. Ia pernah mendukung demonstrasi mahasiswa Tiongkok dalam Tragedi Tiananmen serta menyuarakan protes terhadap kekerasan rezim militer di Myanmar terhadap aktivis mahasiswa.
Pernah Masuk Dunia Politik dan Jabatan Negara
Selain aktif di serikat pekerja, Jumhur juga sempat masuk ke dunia politik. Ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal Partai Daulat Rakyat dan ikut dalam pembentukan Partai Sarikat Indonesia.
Setelah gagal dalam Pemilu Legislatif 2004, fokusnya kembali mengarah ke gerakan buruh dan isu sosial. Namun kiprahnya di sektor ketenagakerjaan membuat pemerintah memberi kepercayaan kepadanya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Jabatan itu diemban hingga 2014 dengan tugas menangani perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta upaya pemberantasan perdagangan manusia.
Kontroversi di Era Jokowi
Nama Jumhur kembali ramai dibicarakan pada era Presiden Joko Widodo. Pada 2020, ia ditetapkan sebagai tersangka terkait keterlibatannya dalam aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Ia kemudian divonis 10 bulan penjara dalam kasus tersebut. Peristiwa itu menjadi sorotan karena memperlihatkan ketegangan antara pemerintah dan kelompok buruh dalam merespons kebijakan ketenagakerjaan.
Setelah menjalani hukuman, Jumhur kembali aktif dalam organisasi dan tetap menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja. Ia juga terus menyalurkan pandangan melalui tulisan, seminar, dan diskusi publik.
Latar Pendidikan dan Karya Tulis
Di bidang akademik, Jumhur menempuh studi Teknik Fisika di Universitas Nasional. Ia kemudian meraih gelar Magister Sosiologi dari Universitas Indonesia pada 2013.
Ia juga mengikuti berbagai pelatihan internasional di bidang demokrasi, serikat pekerja, dan pembangunan sosial di sejumlah negara. Di luar aktivisme, ia dikenal sebagai penulis beberapa buku seperti Surat-Surat dari Penjara, Manifesto Kekuatan Ketiga, dan Bumiputera Menggugat.
Karya-karyanya banyak membahas demokrasi, nasionalisme, dan keadilan sosial. Jejak intelektual itu ikut membentuk citranya sebagai aktivis yang tidak hanya bergerak di lapangan, tetapi juga menyalurkan gagasan lewat tulisan dan forum diskusi.
Pelantikan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup kini membuka fase baru dalam perjalanan kariernya. Sosok yang lama berkutat di isu buruh dan advokasi sosial itu kini memegang tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dalam kabinet Prabowo, dengan sorotan publik yang kembali tertuju pada rekam jejak panjangnya.
