Kementerian Sosial mulai menerapkan sistem desil kesejahteraan sebagai dasar baru dalam penyaluran bantuan sosial April 2026. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bansos hanya mengalir kepada masyarakat yang benar-benar masuk kelompok paling membutuhkan.
Melalui mekanisme tersebut, warga di desil 1 hingga desil 5 masih berpeluang menjadi penerima bantuan, sedangkan desil 6 sampai desil 10 tidak lagi masuk daftar penerima. Perubahan ini menegaskan bahwa penyaluran bansos kini bergantung pada pemeringkatan kondisi ekonomi yang lebih ketat dan terukur.
Apa itu sistem desil
Sistem desil membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok. Skema ini dipakai pemerintah untuk melihat posisi ekonomi warga secara lebih rinci sebelum bantuan disalurkan.
Desil 1 menempatkan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah. Sementara itu, desil 2 sampai desil 4 mencakup warga miskin dan rentan miskin yang menjadi prioritas utama untuk program seperti PKH dan BPNT.
Desil 5 masih masuk kategori menengah bawah dan tetap bisa menerima bantuan setelah melalui verifikasi. Di sisi lain, desil 6 hingga desil 10 dianggap berada pada kelompok menengah sampai mampu sehingga tidak lagi menjadi sasaran bansos.
DTSEN jadi acuan utama
Penentuan penerima bantuan kini mengacu sepenuhnya pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Data ini bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala agar perubahan kondisi ekonomi di lapangan bisa segera tercermin.
Kementerian Sosial menjalankan validasi data bersama BPS dan Dukcapil untuk menjaga akurasi. Pendekatan ini dipakai agar daftar penerima tidak lagi hanya bergantung pada data lama yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru.
Masyarakat yang merasa datanya keliru dapat mengajukan perubahan melalui kantor desa atau kelurahan. Setelah itu, data akan melalui survei, musyawarah desa, dan pemeringkatan ulang oleh BPS sebelum diproses kembali dalam sistem.
Dampak pemutakhiran data
Pemutakhiran DTSEN menghasilkan perubahan pada daftar penerima bantuan. Berdasarkan laporan terbaru, terdapat lebih dari 11.000 penerima manfaat yang dicoret karena masuk ke desil 5 hingga desil 10.
Pada saat yang sama, sekitar 25.000 keluarga baru masuk ke desil 1 hingga desil 4 dan kini berhak menerima bantuan. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem baru bekerja dengan mendorong bantuan ke rumah tangga yang posisinya lebih rentan secara ekonomi.
Data DTSEN yang dipakai saat ini mencakup sekitar 95,3 juta keluarga atau setara dengan 289,3 juta individu. Jumlah tersebut menunjukkan skala besar basis data yang dipakai pemerintah untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan sosial.
Cara cek status bansos secara mandiri
Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos melalui laman resmi Kementerian Sosial. Layanan tersebut menampilkan kategori desil sekaligus status aktif atau tidaknya bantuan yang diterima.
Untuk mengecek data, warga perlu memilih wilayah domisili dari tingkat provinsi hingga desa dan mengisi nama lengkap sesuai KTP. Sistem kemudian mencocokkan data dengan basis data pusat dan menampilkan hasil secara transparan.
Penyaluran bansos tahap 2 tahun 2026 juga direncanakan melalui sistem perbankan menggunakan Kartu KKS Merah Putih. Skema ini disiapkan untuk memudahkan transaksi penerima manfaat baru maupun lama yang masih memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi terbaru.
Dengan mekanisme desil dan pemutakhiran DTSEN, pemerintah menempatkan akurasi data sebagai dasar utama penyaluran bansos. Pendekatan ini membuat bantuan lebih terarah kepada warga yang berada pada kelompok kesejahteraan terendah dan paling membutuhkan dukungan.
-
-
-
-
