Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan Asta Cita melalui otonomi daerah. Ia menyampaikan hal itu saat membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Jayapura.
Dalam amanat tersebut, otonomi daerah disebut sebagai instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta bergerak lebih terarah agar kebijakan pusat dapat berjalan selaras dengan kebutuhan daerah.
Enam langkah strategis untuk daerah
Amanat Mendagri menyoroti enam langkah strategis yang perlu dijalankan pemerintah daerah. Langkah itu mencakup integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antardaerah, fokus pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.
Arahan itu juga menempatkan kemandirian fiskal sebagai unsur penting dalam memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan. Selain itu, reformasi birokrasi dan kerja sama antardaerah dipandang sebagai pilar yang menentukan keberhasilan otonomi daerah dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Agenda nasional yang perlu didukung
Pemerintah daerah juga diminta ikut menyukseskan agenda strategis nasional. Agenda itu meliputi penguatan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan ekonomi lokal.
Fokus tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak berdiri sendiri. Kebijakan daerah perlu masuk dalam kerangka besar pembangunan nasional agar hasilnya lebih terasa di tingkat masyarakat.
Papua dorong pembangunan yang inklusif
Menanggapi arahan itu, Matius Fakhiri menegaskan otonomi daerah harus menjadi fondasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Tanah Papua. Ia menilai otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan ruang untuk memperbaiki layanan publik dan memperkuat kemandirian daerah.
Fakhiri juga menekankan bahwa sinkronisasi pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam tema peringatan tahun ini. Menurut dia, inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola yang baik dapat mendorong daerah menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
Komitmen Papua pada stabilitas dan pemerataan
Dalam konteks Papua, momentum Hari Otonomi Daerah dipakai untuk menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas daerah. Pemerintah Provinsi Papua juga ingin mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.
Fakhiri menyebut Papua memiliki potensi besar yang harus terus dioptimalkan. Ia menegaskan Papua siap mengambil peran dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga stabilitas, dan menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini diharapkan menjadi refleksi atas capaian desentralisasi di Indonesia sekaligus penguat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif menghadapi tantangan global. Upacara bertema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” itu berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda, ASN, TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat.
