Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong integrasi data bantuan sosial berbasis kecerdasan buatan untuk mempercepat keputusan pemerintah dan menekan potensi kebocoran. Dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, ia menilai Kementerian Sosial sudah bergerak cukup baik dalam memperkuat digitalisasi perlindungan sosial nasional.
Dorongan itu muncul di tengah upaya pemerintah menggabungkan sistem digital bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dan Digital Public Infrastructure (DPI). Integrasi lintas kementerian ini diarahkan agar penyaluran bantuan lebih akurat dan mendukung target penurunan kemiskinan.
Luhut menekankan bahwa tidak boleh ada lagi hambatan yang membuat proses masuk ke sistem menjadi lambat. Ia juga menyebut sistem yang terkoneksi dan berbasis AI akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih akurat, efisien, dan mengurangi korupsi.
Pemerintah menargetkan seluruh lembaga segera beralih ke sistem digital berbasis AI agar proses pengambilan keputusan negara berjalan lebih cepat. Arah kebijakan ini sekaligus diposisikan sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan yang lebih terukur.
Fokus ke bantuan yang lebih tepat sasaran
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai program digitalisasi yang berjalan saat ini sudah berada pada tahap yang sangat baik. Ia menyebut sistem tersebut perlu memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
Menurut Rachmat, digitalisasi ini juga mendukung target penurunan angka kemiskinan. Dengan data yang lebih rapi dan layanan yang lebih cepat, pemerintah berharap intervensi sosial bisa lebih tepat sasaran.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa penggunaan sistem digital dan verifikasi berbasis biometrik akan memangkas durasi penyaluran bantuan. Ia menilai model lama terlalu panjang dan perlu diganti dengan mekanisme yang lebih efisien.
Agus juga menjelaskan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya soal percepatan layanan. Sistem ini, kata dia, menjadi instrumen penting agar bantuan sosial terhubung dengan program pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat menuju kemandirian.
Mekanisme baru dan perluasan uji coba
Selain mempercepat proses, sistem digital ini juga menyediakan mekanisme sanggah yang transparan bagi masyarakat. Fitur itu menjadi bagian dari upaya menjaga akurasi data sekaligus memberi ruang koreksi bagi pihak yang merasa belum tercatat dengan tepat.
Pemerintah telah merencanakan perluasan sistem tersebut ke 42 kabupaten/kota pada tahun 2026. Sebelumnya, uji coba sudah dilakukan di Banyuwangi sebagai tahap awal penerapan.
Agus menyebut sinergi lintas kementerian dan lembaga harus terus diperkuat agar data semakin akurat. Dengan begitu, intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan dapat dilakukan lebih efektif.
Arah integrasi data bansos berbasis AI kini menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial. Dengan dukungan DTSEN, DPI, verifikasi biometrik, dan sistem yang lebih terkoneksi, kebijakan bantuan sosial diarahkan agar lebih cepat, tepat, dan sulit disalahgunakan.
-
-
-
-
