Alarm regresi demokrasi di Indonesia semakin terasa ketika ruang politik dinilai makin tertutup dan keputusan publik makin jauh dari kontrol warga. Dalam forum Konferensi Republik di Gadjah Mada University Club, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, menyebut situasi ini sebagai tanda kemunduran demokrasi yang perlu dibaca serius.
Arie juga menyoroti menguatnya neo-otoritarianisme yang bergerak di balik koridor hukum formal. Ia menilai gejala itu kerap muncul secara sporadis, termasuk dalam bentuk teror dan berbagai reproduksi pola kekuasaan yang menekan partisipasi publik.
Kartelisasi politik dan keputusan yang menjauh dari rakyat
Salah satu ancaman paling besar, menurut Arie, datang dari kartelisasi politik yang membuat partai-partai lebih sibuk dengan kepentingan pragmatis jangka pendek. Dalam kondisi seperti itu, proses deliberasi bersama rakyat melemah dan kebijakan publik tidak lagi lahir dari perdebatan yang terbuka.
Ia menggambarkan bahwa keputusan penting justru dipindahkan ke ruang-ruang yang tidak terlihat oleh publik. Situasi ini membuat kebijakan terasa jauh dari aspirasi warga dan memperkuat kesan bahwa negara makin dikooptasi oleh kepentingan sempit.
Masyarakat sipil melemah di tengah polarisasi digital
Arie juga memberi perhatian pada melemahnya posisi tawar masyarakat sipil atau civil society. Ia menyebut polarisasi dan fragmentasi di era digital ikut membuat gerakan sipil tidak solid saat berhadapan dengan kekuasaan.
“Ketika civil society terfragmentasi, posisi tawar dia terhadap kekuasaan menjadi lemah,” ujar Arie. Ia menegaskan bahwa konsolidasi sipil tidak cukup dilakukan pada masa awal transisi demokrasi, melainkan harus dijaga secara berkelanjutan.
Migrasi aktivis ke lingkaran kekuasaan
Dalam pandangannya, ada pula gejala yang patut dicermati ketika sejumlah aktivis berpindah ke lingkaran kekuasaan. Arie menyayangkan bila perpindahan itu tidak membawa agenda perubahan substantif, melainkan justru membuat mereka larut dalam kenyamanan birokrasi dan menjauh dari nilai kerakyatan.
Ia menekankan bahwa hal itu perlu menjadi bahan refleksi bersama, bukan untuk saling menghakimi. Pesannya jelas, perubahan arah harus terus dijaga agar tidak kehilangan orientasi pada kepentingan publik.
Revitalisasi gerakan akar rumput
Untuk merespons kemerosotan itu, Arie mendorong penguatan gerakan dari akar rumput. Ia menilai demokrasi yang sehat tidak boleh digantungkan hanya pada pemilu lima tahunan, karena demokrasi substantif membutuhkan warga yang aktif, kritis, dan berdaya setiap hari.
Ia menyebut perlunya menghidupkan kembali ruang diskusi di kampung, kampus, dan serikat pekerja. Dari ruang-ruang itulah partisipasi warga bisa tumbuh dan kontrol publik terhadap kekuasaan tetap terjaga.
Kampus diminta kembali menjadi benteng moral
Arie juga mengingatkan perguruan tinggi agar tidak sekadar menjadi pabrik tenaga kerja. Menurut dia, kampus harus kembali pada fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan dan benteng moral serta intelektual yang berani menyuarakan kebenaran.
Ia menilai pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, kampus tidak cukup hanya menghasilkan lulusan untuk pasar kerja, tetapi juga harus melahirkan nalar kritis yang berpihak pada kepentingan publik.
Arie turut mengajak mahasiswa, petani, buruh, dan elemen masyarakat sipil lain membangun aliansi lintas sektor. Ia menilai kerja bersama seperti itu penting untuk mengembalikan kontrol publik dalam pemerintahan dan mencegah demokrasi berubah menjadi cangkang kosong tanpa isi.
Source: www.suara.com-
-
-
-
