Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap keras terhadap dugaan korupsi yang menyeret Badan Gizi Nasional. Ia juga membuka peluang penambahan personel untuk memperkuat BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung agar pengawasan serta penegakan hukum berjalan lebih optimal.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan atas kasus tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditangani Kejaksaan Agung. Prabowo menegaskan bahwa uang negara harus dijaga ketat dan tidak boleh disalahgunakan dalam bentuk apa pun.
Komitmen memperkuat lembaga pengawas
Dalam acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Prabowo menyampaikan bahwa pengawasan negara tidak boleh dilemahkan. Ia menyinggung langsung kebutuhan sumber daya di lembaga pengawas dan aparat penegak hukum.
“Kalau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi,” kata Prabowo kepada Kepala BPKP.
Sikap serupa juga ia tujukan kepada pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung. Prabowo menilai semua lembaga penegak hukum harus mendapat dukungan agar bisa bekerja lebih kuat dalam mencegah dan mengungkap penyimpangan.
Ia bahkan menekankan bahwa penguatan itu harus dilakukan tanpa ragu jika memang dibutuhkan untuk menjaga uang rakyat.
Tak mau uang rakyat dicuri
Prabowo menyebut penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum menjadi langkah penting agar anggaran negara tidak lagi disalahgunakan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan praktik korupsi merusak wibawa negara.
“Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan publik. Di saat yang sama, Prabowo memberi sinyal bahwa pengawasan internal maupun penindakan hukum akan diperkuat jika ditemukan indikasi penyimpangan.
Pencopotan pejabat BGN bukan keputusan spontan
Di kesempatan yang sama, Prabowo juga menjelaskan alasan di balik pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ia mengaku keputusan tersebut tidak diambil secara mendadak karena sudah lebih dulu menerima sejumlah laporan.
Prabowo menyebut dirinya sudah mendapat informasi tentang kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan di tubuh BGN. Ia lalu mengambil langkah lanjutan dengan memanggil sejumlah pejabat terkait untuk meminta penjelasan lebih jauh.
“Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, kualitas organisasi sangat dipengaruhi karakter dan integritas pemimpinnya. Ia menilai kepemimpinan yang lemah atau tidak jujur dapat berdampak langsung pada kinerja lembaga.
Laporan BPKP, PPATK, dan pejabat lain ikut ditelusuri
Prabowo menjelaskan bahwa setelah menerima laporan awal, ia memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta sejumlah pejabat lain. Langkah itu ditempuh untuk memperdalam informasi terkait persoalan di BGN.
Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki arti penting bagi negara karena menyangkut bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan afirmasi. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditangani serius.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya bereaksi setelah kasus mencuat ke publik, tetapi juga melakukan pengecekan internal melalui lembaga terkait. Dalam konteks itu, peran BPKP, PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung menjadi krusial untuk mengusut aliran masalah dan mencegah kerugian negara meluas.
Kejaksaan Agung sudah tetapkan tersangka
Pernyataan Prabowo juga beririsan dengan langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025-2026.
Penetapan itu menandai bahwa proses hukum atas perkara di BGN sudah bergerak ke tahap yang lebih serius. Di sisi lain, dukungan politik dari Presiden dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin aparat penegak hukum bekerja tanpa hambatan dan tanpa perlakuan khusus.
Foto yang beredar menunjukkan Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung di Jakarta. Situasi ini mempertegas bahwa kasus tersebut kini menjadi perhatian besar karena menyangkut program publik yang sangat penting dan penggunaan anggaran negara.
Source: www.suara.com-
-
-
-
