Pemerintah Indonesia bersiap memakai kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membuat penyaluran bantuan sosial lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Skema ini akan dijalankan lewat government technology atau govtech yang terhubung dengan digitalisasi sistem pemerintahan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Menurut dia, arah baru ini akan menjadi bagian dari integrasi data tunggal digital di bawah kepemimpinan Prabowo.
Digital single ID dan bansos yang lebih tertarget
Luhut menyebut pemerintah akan segera memiliki digital single ID untuk mendukung ekosistem digital tersebut. Ia menilai identitas digital tunggal itu akan menjadi fondasi penting agar bantuan negara bisa disalurkan dengan lebih presisi.
Dalam skema baru ini, bansos dan direct cash transfer diproyeksikan menjadi lebih targeted. Luhut juga mengatakan sistem tersebut berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah besar karena penyaluran bantuan tidak lagi dilakukan dengan pola lama.
Ia menegaskan subsidi ke depan tidak akan lagi diarahkan ke barang. Menurut dia, subsidi akan disalurkan langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk dana tunai.
Peran AI dalam pengelompokan penerima
Pemerintah juga akan memakai AI untuk mengelompokkan penerima bantuan. Luhut menyampaikan bahwa pengelompokan itu akan membuat seluruh bantuan yang diterima masyarakat lebih terukur dan dapat disatukan dalam sistem digital.
Ia menyebut rata-rata bantuan yang terkumpul dari berbagai skema cash transfer dapat mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Angka itu nantinya akan dikelompokkan dengan AI agar penyalurannya lebih sesuai dengan kebutuhan penerima.
Rencana ini menunjukkan dorongan pemerintah untuk memindahkan tata kelola bansos ke sistem yang lebih berbasis data. Dengan model seperti itu, proses penyaluran diharapkan tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dalam menjangkau masyarakat yang berhak.
Dorongan digitalisasi layanan negara
Penerapan AI dalam penyaluran bansos menjadi bagian dari agenda digitalisasi layanan publik yang lebih luas. Luhut menempatkan govtech sebagai instrumen untuk memastikan seluruh program bantuan dari negara berjalan lebih efisien.
Di sisi lain, integrasi data tunggal digital juga diharapkan memperkuat sinkronisasi antarprogram. Jika sistem ini berjalan sesuai rencana, pemerintah akan memiliki basis data yang lebih rapi untuk memetakan penerima bantuan secara menyeluruh.
Luhut menilai perubahan ini akan membuat penyaluran subsidi dan bansos lebih sederhana bagi pemerintah maupun penerima. Dengan dukungan digital single ID, bantuan dapat diarahkan langsung tanpa bergantung pada penyaluran berbasis komoditas yang selama ini masih digunakan.
