Pemerintah memperluas program Bantuan Pangan pada 2026 dengan menambah durasi penyaluran selama tiga bulan. Kebijakan ini disiapkan untuk menghadapi musim kemarau dan masa paceklik yang diperkirakan menekan ketersediaan pangan di dalam negeri.
Langkah tersebut juga dirancang agar kelompok paling rentan tidak ikut terdampak gejolak pasar global maupun pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan tambahan durasi ini, pemerintah memperkuat skema bantuan yang sebelumnya hanya berjalan dua bulan dalam periode Februari hingga Juni.
Sasaran bantuan dan besaran distribusi
Program ini menyasar 33.244.000 Penerima Bantuan Pangan yang masuk kategori masyarakat paling rentan. Pemerintah menilai kelompok ini perlu mendapat perlindungan lebih besar saat pasokan dan harga pangan menghadapi tekanan musiman.
Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menyebut tambahan bantuan itu mencakup 10 kilogram beras per bulan. Total pasokan yang disiapkan diperkirakan mencapai 1 juta ton beras untuk mendukung penyaluran selama tiga bulan.
“Bantuan beras atau bantuan pangan, ya? Itu kita tambah tiga bulan. Tiga bulan,” kata Zulkifli Hasan usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).
Perubahan skema dari periode sebelumnya
Skema tambahan ini berbeda dari bantuan sebelumnya yang memuat 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Perubahan komposisi menunjukkan fokus yang lebih besar pada beras sebagai kebutuhan pokok utama saat periode rawan pangan.
Pemerintah juga menyesuaikan kebijakan ini dengan prediksi masa paceklik yang akan melanda tanah air. Zulkifli Hasan menyebut tambahan tiga bulan itu sebagai respons langsung terhadap kondisi yang diperkirakan muncul saat musim kemarau.
Ia juga menyinggung cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang Perum Bulog. Menurut dia, stok yang saat ini mencapai lebih dari 5,3 juta ton akan berkurang sekitar 1 juta ton untuk menopang program tambahan tersebut.
Usulan datang dari Bulog
Gagasan penambahan bantuan pangan ini berawal dari usulan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (19/5/2026). Dalam forum itu, Bulog mengusulkan bantuan pangan empat kali yang direncanakan untuk Agustus, September, Oktober, dan November.
Usulan tersebut dikaitkan dengan upaya mitigasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa program tambahan bantuan pangan telah memperoleh persetujuan dari hasil rapat dengan Komisi IV.
“Kemarin yang disetujui dari Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV adalah disetujuinya program tambahan bantuan pangan untuk periode ke depan,” kata Ahmad Rizal Ramdhani saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, pada Jumat (22/5/2026).
Dengan tambahan durasi tiga bulan ini, pemerintah menempatkan bantuan pangan sebagai instrumen perlindungan sosial yang lebih siap menghadapi tekanan musim kering. Fokus utamanya tetap pada stabilitas pasokan bagi puluhan juta warga yang berada di kelompok paling rentan.
