Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, meminta tambahan anggaran Rp15,5 triliun dalam Pagu Anggaran 2027. Usulan itu diajukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap bergerak sesuai target menjadi ibu kota negara penuh pada 2028.
Permintaan tersebut disampaikan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam paparan itu, Basuki menegaskan kebutuhan dana OIKN pada 2027 mencapai Rp22,2 triliun, sementara alokasi yang sudah tersedia baru Rp6,7 triliun.
Kebutuhan untuk tahap pembangunan berikutnya
Basuki menjelaskan bahwa tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk membiayai pembangunan IKN tahap kedua periode 2025-2027. Untuk tahap ini, kebutuhan dananya mencapai Rp7,4 triliun.
Ia juga menyebut pembangunan batch ketiga membutuhkan Rp8 triliun dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears untuk periode 2026-2028. Menurut Basuki, skema tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan aturan yang berlaku.
Fokus pada target operasional 2028
Dalam pemaparannya, Basuki mengaitkan kebutuhan anggaran itu dengan target yang tertuang dalam Perpres 79/2025. Regulasi tersebut menempatkan target agar kawasan IKN menjadi ibu kota negara pada 2028.
Karena itu, tambahan dana dinilai penting untuk menjaga ritme pembangunan di lapangan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, jadwal pengerjaan tahap lanjutan berpotensi tidak berjalan sesuai rencana.
Biaya pemeliharaan infrastruktur juga ikut dihitung
Selain pembangunan baru, OIKN juga mengajukan dana untuk menjaga infrastruktur yang sudah selesai dibangun. Basuki menyebut pemeliharaan gedung dan jalan di kawasan IKN tetap membutuhkan anggaran tersendiri.
Ia menuturkan, setidaknya Rp96 miliar diperlukan untuk biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Dana itu dibutuhkan agar aset yang telah dibangun tetap berfungsi baik dan tidak cepat mengalami penurunan kualitas.
Rincian usulan tambahan anggaran OIKN
- Rp7,4 triliun untuk pembangunan IKN batch kedua periode 2025-2027.
- Rp8 triliun untuk pembangunan batch ketiga periode 2026-2028 dengan skema multiyears.
- Rp96 miliar untuk biaya operasional dan pemeliharaan gedung serta jalan yang sudah terbangun.
Dengan rincian tersebut, usulan Rp15,5 triliun menjadi bagian penting dari strategi OIKN untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Basuki menekankan bahwa kebutuhan itu bukan hanya untuk proyek baru, tetapi juga untuk memastikan infrastruktur yang sudah berdiri tetap terawat di kawasan IKN.
Source: www.suara.com