Pemerintah menghadapi tantangan baru dalam mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), terutama di kota-kota besar yang sulit menyediakan lahan sesuai syarat. Salah satu hambatan utamanya adalah kebutuhan tanah sekitar 1.000 meter persegi untuk pembangunan fisik koperasi, yang dinilai tidak mudah dipenuhi di wilayah perkotaan.
Kondisi itu membuat target pembangunan 80 ribu KDMP tidak lagi dikejar secara sekaligus. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut pemerintah sudah melaporkan situasi tersebut kepada Presiden dan memilih langkah bertahap agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas operasional koperasi.
Target diperkecil sementara
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Ferry menjelaskan bahwa pemerintah kini memusatkan perhatian pada sekitar 40 ribu titik terlebih dahulu. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kesiapan lapangan, bukan dipaksakan mengikuti target awal dalam waktu singkat.
Ferry menegaskan pemerintah tidak ingin hanya mengejar jumlah unit yang berdiri. Fokusnya tetap pada koperasi yang benar-benar bisa berfungsi, melayani kebutuhan masyarakat, dan berjalan secara berkelanjutan.
Lahan kota jadi masalah utama
Kesulitan terbesar muncul di area perkotaan karena lahan yang tersedia sering kali tidak memenuhi ukuran yang disyaratkan. Ferry menilai ketentuan luas sekitar 1.000 meter persegi sulit diterapkan secara seragam di semua daerah, terutama di kawasan yang padat bangunan.
Karena itu, pemerintah sedang mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP untuk wilayah kota. Salah satu opsi yang dibahas adalah pelonggaran ukuran lahan agar pembangunan tetap memungkinkan di lokasi yang lebih sempit.
Bangunan vertikal mulai dipertimbangkan
Selain menyesuaikan luas tanah, pemerintah juga mempertimbangkan konsep bangunan vertikal sebagai solusi di kota-kota. Ferry menyebut pendekatan ini memungkinkan koperasi dibangun di lahan yang lebih kecil tanpa mengurangi fungsi utama operasionalnya.
Penyesuaian serupa juga tengah dipertimbangkan untuk desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Langkah itu menunjukkan pemerintah ingin membuat model pembangunan KDMP lebih fleksibel sesuai karakter wilayah masing-masing.
Operasional koperasi terus dikebut
Di tengah penyesuaian desain pembangunan, pemerintah tetap mempercepat operasionalisasi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi.
Pemerintah juga menyiapkan peresmian operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit bisa berjalan pada akhir 2026. Data yang disampaikan menunjukkan sebanyak 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, sementara 12.533 unit sudah menyelesaikan pembangunan fisik dan 22.737 unit masih dalam proses pembangunan.
Kualitas jadi pertimbangan utama
Ferry menekankan bahwa pemerintah akan mengedepankan kualitas koperasi yang dibentuk, bukan sekadar mengejar angka. Pendekatan bertahap dinilai lebih realistis di tengah perbedaan kondisi lahan, terutama antara kota dan desa.
Dengan penyesuaian itu, arah kebijakan KDMP kini bergerak ke model pembangunan yang lebih adaptif. Pemerintah masih mencari formula agar target besar program tetap bisa dicapai, tetapi tetap sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Source: www.suara.com-
-
-
-
