Sekolah Rakyat kini dipandang sebagai harapan baru bagi jutaan anak dari keluarga miskin yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, ketika banyak keluarga tidak mampu menanggung biaya sekolah anak-anak mereka.
Pernyataan itu disampaikan dalam Talkshow Mahasiswa Berbicara bertajuk “Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945” di Mattea Social Space, Jakarta Pusat. Dalam forum tersebut, Agus menempatkan Sekolah Rakyat bukan hanya sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai upaya negara membuka jalan keluar dari kemiskinan yang diwariskan antar-generasi.
Akses pendidikan yang kembali terbuka
Agus menjelaskan bahwa latar belakang kehadiran Sekolah Rakyat berangkat dari kondisi sebagian besar keluarga miskin yang kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka. Ia mengutip data yang menunjukkan lebih dari 76 persen orang tua menyebut keterbatasan ekonomi sebagai penghambat utama akses pendidikan.
“Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat khusus untuk masyarakat miskin, harapan itu muncul kembali. Yang sebelumnya tidak punya kesempatan, kini bisa kembali bersekolah,” ujar Agus.
Ia menekankan bahwa kehadiran sekolah ini memberi ruang bagi anak-anak yang semula terhenti pendidikannya untuk kembali belajar. Dalam pandangan Kementerian Sosial, akses pendidikan dasar yang layak menjadi titik awal agar anak dari keluarga miskin tidak terus terjebak dalam situasi yang sama.
Temuan lapangan yang memperlihatkan persoalan nyata
Agus juga memaparkan pengalamannya saat bertemu warga di sejumlah daerah. Di Magelang, ia bertemu seorang ibu yang sempat putus harapan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA karena kondisi ekonomi keluarga.
Di Klaten, Agus menemukan anak-anak yang hidup dalam keterbatasan sangat berat, termasuk kesulitan memenuhi kebutuhan makan harian. Sementara di Jakarta, ada siswa Sekolah Rakyat yang enggan pulang saat libur sekolah karena khawatir membebani orang tua soal makan sehari-hari.
Kisah-kisah itu, menurut Agus, menunjukkan bahwa persoalan pendidikan pada keluarga miskin tidak berdiri sendiri. Masalah biaya sekolah sering berjalan beriringan dengan persoalan pangan, pengasuhan, dan daya tahan ekonomi rumah tangga.
“Masih ada sekitar 4 juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan untuk masa depan mereka,” tegasnya.
Dikaitkan dengan amanat konstitusi
Agus menilai Sekolah Rakyat tidak bisa dilepaskan dari amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945. Pasal itu menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurut dia, penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menghadirkan keadilan sosial. Karena itu, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai instrumen negara untuk memutus rantai kemiskinan struktural, bukan semata program bantuan sosial.
“Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa,” katanya.
Pandangan ekonom senior soal peran negara
Fuad Bawazier, ekonom senior yang juga pernah menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII, turut hadir dalam talkshow tersebut. Ia menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan negara.
Fuad mengatakan negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Ia juga menyoroti pendidikan sebagai kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial.
Forum itu kemudian mendorong mahasiswa untuk ikut mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk Sekolah Rakyat. Dalam pandangan para pembicara, keberadaan program ini bukan hanya soal menambah akses belajar, tetapi juga tentang menjaga persatuan nasional melalui kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
