Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau Abpednas mengungkap langkah yang sudah dijalankan untuk mendukung program ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Wakil Ketua Umum DPP Abpednas, Irfan Aghasar, menyebut sejumlah program itu sebenarnya sudah lebih dulu diterapkan secara mandiri di tingkat desa.
Irfan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri sosialisasi kebijakan ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat desa yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama World Bank di Swiss-Belinn Modern Cikande, Serang, Banten. Dalam forum itu, Abpednas hadir sebagai tamu undangan yang mewakili DPP organisasi.
Program yang Sudah Dijalankan Abpednas
Irfan menjelaskan bahwa contoh program yang telah berjalan meliputi bioflok, program ayam petelur, hingga pembagian sumur bersih. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sumur bersih itu memakai sistem QR Code control melalui program Jaga Pangan.
Menurut Irfan, langkah-langkah tersebut lahir dari kebutuhan desa untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim yang makin dirasakan. Program berbasis desa dinilai penting karena menyentuh kebutuhan dasar warga secara langsung dan bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Apresiasi untuk Kebijakan Kemendes
Abpednas juga memberi apresiasi kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dinilai mampu menangkap persoalan mendasar dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Irfan mengatakan kebijakan yang disosialisasikan kementerian sejalan dengan upaya yang telah lebih dulu dijalankan oleh Abpednas.
Ia berharap ada ruang kolaborasi yang lebih kuat antara Abpednas dan Kemendes ke depan. Kolaborasi itu dinilai penting agar program ketahanan pangan lokal tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi juga berjalan lebih luas di desa-desa.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, perwakilan World Bank, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Bupati Banten Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, serta asosiasi desa dan para kepala desa se-Kabupaten Serang.
Kehadiran sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan desa menjadi isu yang mendapat perhatian luas. Fokusnya tidak hanya pada produksi pangan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat desa dalam merespons perubahan iklim dengan langkah yang praktis dan terukur.