Kerusakan JPO Tendean di Jakarta Selatan tidak hanya memutus akses pejalan kaki, tetapi juga memunculkan kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hingga kini, mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile belum disepakati.
Di tengah proses penanganan itu, fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah membongkar JPO yang mengalami kerusakan berat. Keputusan ini diambil karena struktur jembatan dinilai tidak lagi layak diperbaiki dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Kerusakan Bukan Hanya Soal Aset Pemerintah
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menyampaikan bahwa dampak insiden ini meluas ke aspek sosial. Penutupan JPO mengganggu mobilitas masyarakat di salah satu ruas jalan dengan lalu lintas padat di Jakarta Selatan.
Dalam keterangannya, Wenny mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada titik temu soal tanggung jawab perusahaan pemilik truk. Ia menegaskan, “Mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan maupun mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile.”
JPO Dinilai Tak Bisa Diselamatkan
Berdasarkan hasil penilaian teknis, struktur JPO Tendean dinyatakan mengalami kerusakan berat. Karena itu, Dinas Bina Marga memutuskan untuk membongkar seluruh konstruksi agar risiko bagi pejalan kaki dan kendaraan yang melintas di bawahnya bisa dihindari.
Setelah pembongkaran selesai, Pemprov DKI akan menyiapkan perencanaan teknis untuk membangun kembali JPO tersebut. Namun, jadwal pembangunan belum dapat dipastikan karena masih memerlukan kajian lebih lanjut.
www.medcom.id melaporkan bahwa prioritas saat ini adalah mempercepat pembongkaran agar lalu lintas di kawasan itu bisa kembali normal. Hingga mekanisme tanggung jawab perusahaan pemilik truk ditetapkan, pemerintah daerah masih menanggung pekerjaan pemulihan fisik di lapangan.
Kasus ini juga menyoroti besarnya dampak sebuah insiden lalu lintas terhadap fasilitas publik. Dari kerusakan aset pemerintah hingga terganggunya mobilitas warga, seluruh proses penanganan JPO Tendean kini bergantung pada pembongkaran terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pembangunan ulang.
