Sosok Erni Ariyanti Sitorus, Ketua DPRD Sumatera Utara, saat ini tengah menjadi sorotan publik terkait pernyataannya yang mengklaim kepemilikan empat pulau oleh Provinsi Sumut. Pulau-pulau tersebut, yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang, kini menjadi titik perdebatan konflik administratif antara Pemprov Sumut dan Aceh. Dalam sebuah pertemuan yang diunggah di media sosial, Erni dengan tegas menyatakan, “Kita siap hadapi. Empat pulau itu sah masuk Sumut.” Pernyataan ini memicu reaksi negatif dari beberapa tokoh Aceh, termasuk Salmawati, istri Gubernur Aceh, yang menilai tindakan tersebut sebagai langkah sepihak yang mengabaikan semangat rekonsiliasi pasca-konflik di Aceh.
Salmawati, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi III DPR Aceh, mengungkapkan keprihatinan terkait keputusan administratif ini. “Ini bukan semata urusan teknis-administratif. Ini adalah soal keadilan konstitusional,” ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa sensitifnya isu ini bagi masyarakat Aceh yang masih mengingat sejarah panjang konflik yang melanda daerah tersebut.
Di media sosial, pernyataan Erni tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga menjadi subjek kritik tajam dari sejumlah pegiat media. Salah satunya, Jhon Sitorus, yang mengkritik hubungan politik Erni dengan keluarganya yang dikenal sebagai bagian dari dinasti politik. Dalam kicauannya, ia menulis tentang latar belakang Erni, termasuk nama besar ayahnya, Khairuddin Syah Sitorus, yang merupakan mantan Bupati Labuhanbatu Utara dan pernah tersangkut dalam kasus korupsi.
Khairuddin Syah, menurut informasi yang beredar, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait Dana Alokasi Khusus dan pada tahun 2021 divonis penjara selama satu tahun enam bulan. Selain itu, kakak laki-laki Erni, Andri Yanto Sitorus, juga menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu Utara dan mengisi posisi di DPRD sebelumnya. Itu menunjukkan adanya jejak politik yang kuat dalam keluarga Sitorus.
Erni Ariyanti Sitorus lahir pada 5 Oktober 1990 di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu. Ia terpilih sebagai Ketua DPRD Sumut periode 2024-2029 di usia 34 tahun, menjadikannya sebagai perempuan kedua yang menduduki posisi tersebut setelah Darmataksiah. Erni berhasil meraih 114.492 suara dalam Pemilu 2024, perolehan suara tertinggi untuk caleg DPRD Sumut dan berkontribusi pada keberhasilan Golkar yang meraih 22 kursi di DPRD Sumut.
Perjalanan politik Erni mulai terlihat ketika ia berpartisipasi dalam Pemilu 2019, di mana ia berhasil memperoleh 89 ribu suara. Keberhasilannya ini menunjukkan daya tariknya di kalangan pemilih serta kemampuannya dalam berkomunikasi dengan aspirasi masyarakat.
Tindakan Erni dalam mempertahankan klaim Sumut terhadap empat pulau menjadi kritik tajam bukan hanya dari masyarakat Aceh, tetapi juga menyoroti hubungan keluarganya dengan isu-isu korupsi dan dinasti politik. Di tengah dinamika ini, Erni berusaha menunjukkan kompetensinya sebagai pemimpin di hadapan tantangan yang ada, meskipun terjebak dalam kontroversi yang melibatkan latar belakang keluarganya.
Berbagai ulasan publik menandakan bahwa isu ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara Sumut dan Aceh yang masih dipengaruhi oleh sejarah. Suara masyarakat Aceh, yang merasa hak-haknya terabaikan, menjadi bagian penting dari diskusi yang lebih luas mengenai keadilan dan pengelolaan sumber daya di kawasan tersebut.
Menyusul kontroversi ini, masyarakat akan terus mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh Erni dan pihak-pihak terkait. Kejelasan dari pemerintah mengenai status pulau-pulau tersebut dan bagaimana rekonsiliasi dapat dicapai adalah harapan bagi banyak pihak yang ingin menyaksikan stabilitas dan keadilan di daerah tersebut.
