Ribuan bangku sekolah dasar negeri tercatat kosong di sejumlah daerah, bahkan ada sekolah yang tidak memperoleh satu pun pendaftar baru. Kondisi ini dinilai menjadi peringatan serius karena kapasitas sekolah terus bertambah ketika jumlah murid justru menyusut.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pembenahan fundamental sistem penerimaan murid baru agar tak lagi berjalan tanpa membaca perubahan demografi. Menurutnya, perencanaan daya tampung harus disusun dari data terkini mengenai jumlah anak dan minat keluarga di setiap wilayah.
Jumlah Murid Turun, Unit SD Bertambah
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan jumlah murid SD mengalami kontraksi cukup besar dalam lebih dari satu dekade terakhir. Angkanya turun dari 27,58 juta murid pada 2011/2012 menjadi sekitar 23,9 juta pada 2024.
Di saat jumlah murid berkurang, jumlah unit sekolah dasar justru bertambah dari 61.566 pada 2003 menjadi 72.470 pada 2024. Ketimpangan antara kapasitas sekolah dan jumlah calon siswa itu berpotensi membuat semakin banyak ruang kelas tidak terisi.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai situasi tersebut tidak bisa dibiarkan sebagai persoalan administratif tahunan. Ia meminta pemerintah memakai sistem SPMB berbasis data yang mampu menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan kondisi nyata di daerah.
“Perencanaan yang asimetris ini harus segera dibenahi. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah tidak lagi sejalan dengan realitas demografis dan minat masyarakat,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2026).
Bangku Kosong Muncul di Berbagai Daerah
Gambaran sepinya pendaftar tidak hanya terjadi di satu wilayah. Sejumlah daerah mencatat kuota tidak terpenuhi dengan skala dan kondisi yang berbeda-beda.
| Daerah | Jumlah SDN | Kondisi Penerimaan | Data Bangku atau Murid |
|---|---|---|---|
| Ngawi, Jawa Timur | 470 | Rata-rata penerimaan rendah | 13-14 murid baru per sekolah, satu SDN nihil pendaftar |
| Kota Malang, Jawa Timur | 195 | 62 SDN tidak memenuhi kuota | 2.285 bangku kosong atau 27,46% dari total pagu |
| Bangli, Bali | 7 SDN terdampak | Penerimaan sangat rendah | Hanya terisi 3-6 murid |
| Solo, Jawa Tengah | – | Bangku SD masih tersedia | Total 1.144 bangku kosong |
Kasus di Ngawi memperlihatkan tekanan yang dihadapi jaringan sekolah dasar negeri ketika jumlah calon murid tidak sebanding dengan jumlah sekolah. Dari 470 SDN di daerah itu, rata-rata penerimaan hanya 13 hingga 14 murid baru dan satu sekolah tidak mendapat pendaftar.
Di Kota Malang, 62 dari 195 SDN gagal memenuhi kuota penerimaan. Jumlah kursi kosong mencapai 2.285 bangku atau 27,46% dari total pagu yang tersedia.
Rerie menegaskan penataan jaringan sekolah tidak dapat dilakukan secara parsial karena masalahnya berkaitan dengan arah pembangunan pendidikan dan perubahan jumlah penduduk. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah dinilai perlu menyatukan data dan kebijakan agar langkah yang dibuat tidak meleset dari kebutuhan.
Pergeseran Pilihan Orang Tua
Selain faktor demografi, Lestari menyoroti perubahan preferensi keluarga dalam memilih layanan pendidikan untuk anak. Dalam satu dekade, jumlah siswa SDN turun dari 22,4 juta pada 2016 menjadi 20,3 juta pada 2022.
Pada periode yang sama, jumlah murid SD swasta naik dari 3,1 juta menjadi 3,7 juta. Perubahan ini disebut sebagai petunjuk bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang dinilai lebih responsif.
“Ini indikasi jelas bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang lebih responsif. Sekolah negeri wajib meningkatkan mutu,” tegas Lestari Moerdijat.
Ia mendorong peta jalan pendidikan yang memakai data kependudukan akurat untuk menentukan letak, jumlah, dan kebutuhan sekolah. Peta tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menghindari pembangunan fasilitas yang tidak sejalan dengan potensi jumlah murid.
Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dipandang penting agar kebijakan penerimaan dan penataan sekolah dapat tepat sasaran. Lestari meminta perbaikan sistem penerimaan dilakukan dari akar masalah untuk menjaga akses pendidikan yang adil dan bermutu bagi setiap anak.
