Penyusutan kelas menengah di Indonesia dinilai bukan sekadar persoalan daya beli dan pekerjaan. Riset M. Chatib Basri bersama Maria Monica dan Abror Tegar Pradana menunjukkan berkurangnya kelompok ini berkorelasi dengan meningkatnya aksi demonstrasi di berbagai provinsi.
Setiap penurunan 1 poin persentase porsi kelas menengah di suatu provinsi berkaitan dengan tambahan sekitar tiga aksi demonstrasi. Temuan tersebut menyoroti risiko sosial yang dapat muncul ketika keamanan ekonomi kelompok berpendapatan menengah terus melemah.
Hubungan Kelas Menengah dan Aksi Protes
Penelitian yang memakai data tingkat provinsi sepanjang 2015-2024 itu menemukan hubungan kuat antara penyusutan kelas menengah dan frekuensi demonstrasi. Setelah memperhitungkan pendidikan, urbanisasi, pendapatan, akses internet, serta karakteristik daerah, wilayah dengan kelas menengah yang menyusut tercatat mengalami sekitar 13 demonstrasi lebih banyak daripada wilayah yang relatif stabil.
Kelompok kelas menengah selama ini dipandang sebagai bagian masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi politik dan kritik terhadap pemerintah. Survei nasional yang dilakukan para peneliti juga menunjukkan kelompok ini memiliki ketertarikan politik, partisipasi publik, dan ekspektasi terhadap pemerintah yang lebih tinggi dibanding kelompok pendapatan lain.
Dalam kajiannya, Chatib Basri dan rekan menyebut kelas menengah kerap dipandang sebagai “pengeluh profesional” karena dapat vokal menyuarakan kritik di jalanan maupun ruang digital. Ketika kondisi ekonomi kelompok ini memburuk, ketidakpuasan tersebut berpotensi lebih mudah berubah menjadi tekanan sosial terbuka.
Data Penyusutan yang Perlu Diwaspadai
Menurut laporan Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, proporsi pekerja yang masuk kategori kelas menengah turun dari 14,5% pada 2018 menjadi 7,1% pada 2025. Definisi yang dipakai mengacu pada standar Indonesia, yakni rumah tangga dengan pengeluaran per kapita 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional.
| Indikator | Periode | Perubahan |
|---|---|---|
| Proporsi pekerja kelas menengah | 2018-2025 | Turun dari 14,5% menjadi 7,1% |
| Upah riil pekerja berkeahlian menengah | 2018-2025 | Turun rata-rata 1% per tahun |
| Upah riil pekerja berkeahlian tinggi | 2018-2025 | Turun rata-rata 2% per tahun |
| Upah riil pekerja berkeahlian rendah | 2018-2025 | Naik rata-rata 1,7% per tahun |
CNBC Indonesia melaporkan penurunan tersebut terjadi di tengah terbatasnya pekerjaan formal yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi. Akibatnya, semakin banyak lulusan pendidikan tinggi masuk ke sektor informal, meski kelompok pekerja berkeahlian rendah justru mencatat kenaikan upah riil rata-rata 1,7% per tahun.
Tekanan terbesar terlihat pada pekerja dengan keterampilan tinggi, yang upah riilnya turun rata-rata sekitar 2% per tahun pada 2018-2025. Upah riil pekerja berkeahlian menengah juga turun sekitar 1% per tahun, sementara pertumbuhan median upah riil secara keseluruhan menyusut sekitar 0,5% per tahun.
Enam Provinsi dengan Kenaikan Demonstrasi Tertinggi
Data Armed Conflict Location and Event Data Project atau ACLED menunjukkan jumlah demonstrasi di tingkat kabupaten dan kota mulai meningkat tajam sejak 2018. Lonjakan besar tercatat pada 2022 dan kembali meningkat pada 2024, sejalan dengan tekanan yang dialami kelompok berpendapatan menengah.
Enam provinsi dengan peningkatan demonstrasi tertinggi sepanjang 2015-2024 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Rata-rata Indonesia mencatat 52 demonstrasi per provinsi setiap tahun dalam periode itu, sedangkan DKI Jakarta mencatat angka tertinggi pada 2024 dengan 492 demonstrasi.
Akses Internet dan Saluran Keluhan
Salah satu temuan yang menonjol adalah provinsi dengan akses internet lebih luas justru cenderung mengalami lebih sedikit demonstrasi. Para peneliti menilai ruang digital dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, keluhan, maupun sindiran tanpa harus turun ke jalan.
Chatib juga mengaitkan pola ini dengan temuannya di 29 negara Asia, ketika sensor pemerintah yang ketat membungkam keluhan daring, penyusutan kelas menengah mendorong ketidakpuasan ke jalanan. Penyampaian aspirasi secara daring dipandang lebih aman karena dapat dilakukan secara anonim dan mengurangi risiko benturan fisik atau penangkapan saat aksi.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya mengangkat kelompok berpendapatan rendah agar masuk kelas menengah. Pemerintah juga perlu menjaga agar kelompok yang sudah berada di kelas menengah tidak mengalami kemunduran ekonomi melalui pekerjaan berkualitas, layanan publik yang baik, dan kepercayaan terhadap institusi negara.
Ketahanan kelas menengah menjadi penting saat Indonesia berupaya mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas yang kembali diraih pada 2022. Riset ini menempatkan perlindungan keamanan ekonomi kelas menengah sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan sekaligus stabilitas sosial dan politik jangka panjang.
