Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk menyelidiki lebih dalam sebuah surat berkop Kementerian UMKM. Surat ini dikirimkan kepada sejumlah Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri dengan tujuan mendampingi Tina Astari, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Menurut Yudi, klarifikasi yang telah diungkap oleh Maman sebelumnya belum cukup untuk memperjelas isu yang beredar.
“Ini masih sepihak. Kita butuh versi yang lebih lengkap agar KPK bisa memastikan apakah terjadi dugaan gratifikasi atau tidak. Semua harus jelas dan terang benderang,” ujar Yudi ketika diwawancarai pada Senin (7/7/2025). Ia menekankan pentingnya KPK memeriksa semua pihak terkait, mulai dari internal kementerian dalam proses pembuatan surat, pengarah pengiriman, hingga pihak-pihak yang tercantum dalam surat.
Yudi juga menggarisbawahi posisi krusial dari tindak lanjut surat tersebut oleh kedutaan besar. “Jika surat ini tidak ditindaklanjuti, itu sudah menuju ke arah aman. Namun, jika ada tindak lanjut, KPK harus mendalami lebih jauh, seperti apa bentuk pendampingannya,” jelas Yudi. Ia juga menyinggung alasan di balik surat tersebut dan potensi biaya yang dikeluarkan, sehingga bisa mengupas lebih dalam siapa yang bertanggung jawab dan menggunakan dana dari mana.
Kisruh ini makin memanas setelah Maman Abdurrahman menyambangi KPK untuk memberikan klarifikasi dan menjaga reputasi istrinya, Tina. Dalam penjelasannya, Maman menegaskan bahwa perjalanan Tina tidak difasilitasi oleh negara dan seluruh biaya ditanggung pribadi. Ia menyampaikan, “Saya harus menjaga kehormatan keluarga saya karena ini menyangkut marwah istri saya.”
Isu ini mencuat setelah beredarnya surat Kementerian UMKM yang meminta dukungan untuk Tina dalam perjalanan ke sejumlah negara Eropa untuk mengikuti kegiatan yang dinamakan “Misi Budaya.” Surat yang diterbitkan dengan nomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025, tertanggal 30 Juni 2025, tersebut memuat rincian kegiatan yang akan berlangsung selama 14 hari.
Beberapa negara tujuan mencakup Turki, Bulgaria, Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, dan Italia. Dalam surat itu, kedutaan dan konsulat jenderal di negara-negara tersebut diminta untuk memberikan dukungan penuh selama perjalanan berlangsung.
Maman kemudian mengklarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahuinya secara mendalam, bahkan tidak pernah memberi perintah atau disposisi terkait surat tersebut. “Saya tidak mengerti dokumen itu, jadi merasa bingung. Ada dua hal mengenai isu ini, dan saya sudah melakukan pertanggungjawaban di KPK,” jelasnya. Ketika ditanya mengenai keaslian surat tersebut, Maman tidak memberikan jawaban tegas.
Sementara itu, eks penyidik KPK Yudi memperingatkan bahwa insiden ini seharusnya dijadikan pelajaran bagi semua pejabat. Ia menilai bahwa tidak seharusnya terjadi surat-surat seperti ini yang melibatkan instansi resmi tanpa pertanggungjawaban yang jelas. “Apakah ada hubungan dengan misi negara? Ini menjadi penting untuk dikaji oleh KPK agar tidak terjadi lagi di masa mendatang,” tutup Yudi.
Dengan semua pernyataan dan klarifikasi yang saling bertolak belakang, isu ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Proses penyelidikan yang akan dilakukan KPK diharapkan dapat membawa kepastian dan kejelasan hukum terkait situasi ini. Semua ini berlanjut menambah catatan panjang mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan transparansi dalam kepemimpinan kementerian.
