Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini semakin gencar melakukan edukasi anti-perundungan di pesantren sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perundungan di kalangan santri. Langkah tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan manusiawi di pesantren. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, menekankan bahwa perundungan merupakan penyimpangan serius yang seringkali muncul akibat minimnya fasilitas dan kesulitan adaptasi pesantren terhadap perkembangan zaman.
Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang pada 12 Juli 2025, Gus Yahya menyatakan, “Masalah ini adalah perhatian serius PBNU, dan kami segera mencari solusinya.” Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penanganan masalah tetapi juga berupaya membangun kesadaran di kalangan santri untuk memahami dan menghindari perundungan.
PBNU Bentuk Satuan Tugas Khusus
Gus Yahya mengungkapkan bahwa PBNU telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengevaluasi kondisi pesantren di Indonesia. Hasil awal dari kajian ini menunjukkan bahwa sejumlah pesantren kurang beradaptasi dengan realitas sosial modern. “Dulu pesantren didukung oleh sumber daya yang baik, sekarang lebih mengandalkan sumber daya internal dan menghadapi kekurangan dukungan eksternal,” jelasnya.
Perubahan ini menciptakan celah bagi permasalahan seperti perundungan untuk berkembang. Gus Yahya menekankan bahwa pentingnya lembaga pesantren beradaptasi dengan tantangan zaman agar lingkungan pembelajaran semakin kondusif.
Fasilitas yang Minim dalam Pendidikan
Kondisi infrastruktur yang tidak memadai di banyak pesantren adalah salah satu faktor yang memperburuk potensi terjadinya perundungan. PBNU memandang bahwa sistem pendidikan berasrama memerlukan modernisasi yang meliputi re-edukasi dan peningkatan kesadaran kolektif. Gus Yahya mengungkapkan, "Minat belajar di pesantren sangat tinggi, namun kemampuan mereka dalam menyediakan fasilitas yang layak masih sangat terbatas."
Hal ini berimplikasi pada kurangnya pengawasan dan pembinaan karakter santri yang dapat meminimalisir perundungan. Oleh karena itu, standardisasi infrastruktur lembaga pesantren menjadi prioritas agar sesuai dengan standar kelembagaan yang lebih modern.
Permohonan Agar Pemerintah Turun Tangan
Gus Yahya juga menyoroti pentingnya perhatian dari pemerintah terhadap kualitas pendidikan dan fasilitas di pesantren. Menurut data dari Kementerian Agama, terdapat lebih dari 42.000 pesantren di seluruh Indonesia dengan total santri mencapai 5 juta orang. “Perlu ada sinergi. Pemerintah harus ikut memikirkan perbaikan infrastruktur dan standar pelayanan pesantren,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, menjadi prioritas pemerintah. Dalam kunjungan yang sama, Pratikno mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat untuk memprioritaskan pengembangan SDM di seluruh sektor pendidikan.
Perhatian pada Kesehatan Santri
Pratikno juga menambahkan bahwa anak-anak yang belajar di berbagai lembaga pendidikan, baik di kota maupun di desa, harus mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya memastikan kesehatan fisik, mental, dan moral anak-anak agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh PBNU dan dukungan dari pemerintah, diharapkan lingkungan pesantren semakin aman dan nyaman, sehingga dapat mengurangi perundungan serta menjadikan pendidikan di pesantren lebih efektif dan manusiawi. Edukasi anti-perundungan diharapkan dapat membangun karakter santri yang lebih baik, menciptakan suasana saling menghormati, dan menghindari perilaku negatif di lingkungan pesantren.
