Pakar komunikasi Hendri Satrio mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap ancaman pidana bagi individu yang mengibarkan bendera One Piece. Menurutnya, kebijakan ini justru akan menimbulkan reaksi sosial yang lebih besar. “Jangan begitulah, gue rasa enggak akan bendera Jolly Roger ini menggantikan bendera Merah Putih,” ujarnya dalam sebuah video pada 7 Agustus 2023. Ia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat paham perihal bendera Merah Putih dan tidak ada yang bisa menggantikan posisinya.
Hendri mengkhawatirkan bahwa larangan justru akan memicu masyarakat untuk semakin bandel. “Malah gue takutin itu, begitu dilarang malah makin menjadi-jadi,” ungkapnya. Ia berpendapat bahwa pemerintahan seharusnya lebih bijak dalam merespons fenomena ini karena rakyat memiliki sejarah bertindak melawan. “Kalau enggak bandel, kita enggak Merdeka,” tambahnya.
Seiring meningkatnya popularitas pengibaran bendera Jolly Roger, Hendri menjelaskan bahwa fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil. Ia menyebutkan beberapa kebijakan yang kontroversial, seperti pemblokiran rekening yang tidak digunakan selama tiga bulan dan pengambilan tanah oleh negara yang tidak dimanfaatkan. “Ini yang membuat masyarakat beraksi, mereka merasa kebijakan-kebijakan ini merugikan,” jelas Hendri.
Ketika ditanya tentang apakah larangan pemasangan bendera One Piece itu pantas, Hendri menegaskan bahwa selama tidak melanggar aturan, tidak ada masalah untuk mengibarkan bendera tersebut, asalkan tetap di bawah bendera Merah Putih. “Boleh aja, selama itu dibawah bendera Merah Putih enggak papa,” katanya.
Respon negatif dari pejabat terkait fenomena ini dirasa Hendri aneh. Ia berpendapat bahwa sebagian orang yang mengibarkan bendera mungkin lebih menyukai desainnya ketimbang semangat perjuangan yang diwakili oleh Jolly Roger. “Mungkin mereka pasang bukan karena perjuangannya, tapi karena desainnya yang keren,” ujarnya.
Hendri juga mengecam cepatnya pejabat untuk menyalahkan masyarakat. Ia menyoroti bahwa tidak semua orang memahami hukum dengan detail. “Rakyat ini jangan disalahin, mereka harus diberikan pengertian,” tegasnya. Ia juga menyarankan agar pejabat tidak mudah untuk memidana masyarakat yang tidak selalu paham dengan kebijakan tersebut.
Pakar komunikasi ini lebih memilih pendekatan yang mendidik daripada menindak tegas agar masyarakat memahami situasi yang mereka hadapi. “Daripada mengambil uang rakyat kecil-kecil, lebih baik pemulihan dilakukan secara menyeluruh, termasuk memberikan amnesti pada koruptor,” tuturnya.
Fenomena pengibaran bendera One Piece ini bukan hanya soal simbol. Ia mencerminkan perasaan frustrasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak peka. Sementara itu, komunikasi yang jelas dari pemerintah bisa menjadi kunci untuk meredakan ketegangan ini.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, mulai berani mengekspresikan diri melalui simbol-simbol yang mereka anggap relevan. Tanpa pengertian yang mendalam, larangan ini bisa menimbulkan dampak sebaliknya. Hendri menekankan pentingnya dialog terbuka dan pendekatan yang edukatif dari pemerintah agar tidak menambah jarak antara penguasa dan rakyat.
Dengan demikian, pembicaraan tentang bendera One Piece menjadi lebih dari sekadar isu simbolik; ia membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas tentang kebijakan pemerintah dan bagaimana respon masyarakat terhadapnya. Terlepas dari berbagai pro dan kontra yang muncul, penting bagi semua pihak untuk mencari jalan tengah yang saling menguntungkan.
