Dugaan persekongkolan dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kolaka Timur (Koltim) yang bernilai Rp 126,3 miliar berawal dari pertemuan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah konsultan perencana untuk membahas dasar desain RSUD yang dibiayai melalui dana alokasi khusus (DAK). Dalam dua pertemuan yang berlangsung pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 itu, aspek pengaturan lelang dan alokasi pekerjaan menjadi sorotan.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pembagian pekerjaan diatur dengan cara penunjukan langsung kepada rekanan di berbagai daerah. “Untuk RSUD Kolaka Timur, pekerjaan perancangan diserahkan kepada NB,” kata Guntur dalam keterangan pers di Jakarta.
Kembali ke bulan Desember 2024, Pemkab Kolaka Timur melakukan pertemuan lanjutan dengan pihak Kemenkes pada Januari 2025. Pertemuan ini memfokuskan pada pengaturan lelang pembangunan RSUD tipe C. Guntur menyatakan adanya indikasi bahwa AGD, seorang pejabat terkait, diduga memberikan sejumlah uang kepada ALH yang bertanggung jawab di Kemenkes. Ini menciptakan dugaan adanya permainan dalam proses lelang yang seharusnya transparan dan adil.
Setelah pertemuan itu, beberapa pejabat Pemkab Kolaka Timur, termasuk ABZ, GPA yang merupakan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Nasri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, terbang ke Jakarta. Tujuan perjalanan ini diduga untuk memastikan bahwa PT PCP memenangkan lelang pembangunan RSUD yang telah diumumkan melalui situs LPSE Koltim.
Berdasarkan informasi dari KPK, upaya untuk mengatur pemenang lelang culminates pada penandatanganan kontrak oleh AGD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT PCP pada Maret 2025. Proyek ini mendapatkan total anggaran sebesar Rp 126,3 miliar. “Ada potensi besar untuk korupsi yang melibatkan para pejabat di tingkat daerah dan kementerian,” tambah Guntur.
Dinas Kesehatan Kemenkes tahun 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp 4,5 triliun untuk program peningkatan kualitas RSUD dari tipe D menjadi tipe C. Anggaran ini akan digunakan untuk proyek peningkatan kualitas di 12 RSUD yang dibiayai oleh Kemenkes dan 20 RSUD lainnya menggunakan dana DAK bidang kesehatan. Penyaluran dan penggunaan dana ini menjadi penting untuk diawasi agar tidak terjebak dalam praktik korupsi yang merugikan negara.
Dugaan persengkongkolan ini bukanlah hal baru, tetapi semakin sering terjadi dalam proyek-proyek konstruksi di sektor kesehatan. Dalam beberapa pekan terakhir, KPK juga aktif menyelidiki berbagai dugaan korupsi lainnya di daerah yang berkaitan dengan pengadaan dan pembangunan infrastruktur kesehatan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan lembaga terkait agar alokasi dana dapat digunakan secara efektif dan transparan.
Kasus ini akan menjadi perhatian lebih lanjut, terutama bagi masyarakat Kolaka Timur yang berharap proyek RSUD ini dapat meningkatkan layanan kesehatan di daerah mereka. Kerja sama antara Kemenkes dan pemerintah daerah harus dilakukan dengan integritas agar tujuan peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat tercapai secara maksimal.
Dengan sejumlah aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan pelacakan dana, diharapkan bahwa pengungkapan kasus ini akan memberi efek jera bagi pejabat lainnya agar beroperasi lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan juga ada langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintahan mendatang agar tidak ada lagi dugaan persekongkolan yang merugikan masyarakat.