Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada 21 Agustus 2025 menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan politikus, termasuk anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil. Nasir menyatakan peristiwa tersebut bagaikan “gol bunuh diri” bagi kabinet Presiden Prabowo Subianto yang selama ini menegaskan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
Nasir Djamil secara tegas menyampaikan bahwa penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer sangat bertolak belakang dengan upaya pemerintah memberantas korupsi. “Presiden sangat gencar untuk soal ini, dan tentu ini seperti memasukkan bola ke gawang sendiri,” ujar Nasir di kompleks parlemen Jakarta. Menurutnya, kejadian ini menunjukkan inkonsistensi internal kabinet dan menjadi pukulan berat bagi kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintahan dalam menekan praktik korupsi.
OTT yang dilakukan KPK ini juga menjadi bukti bahwa penegakan hukum berjalan independen tanpa campur tangan kekuasaan eksekutif. Menurut Nasir, Presiden Prabowo Subianto tidak menggunakan kewenangannya untuk melindungi atau mencegah proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Prabowo dalam Pilpres 2024. “Kita mendapatkan pesan bahwa KPK bekerja secara independen dan tidak diintervensi kekuasaan, untuk itu kita salut kepada Presiden,” tambahnya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa dalam OTT tersebut, pihaknya menangkap Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya. OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang melibatkan beberapa perusahaan. Dalam operasi itu, KPK juga menyita puluhan kendaraan mewah termasuk mobil dan sepeda motor sebagai barang bukti.
Kasus ini juga menimbulkan perhatian khusus karena Immanuel Ebenezer merupakan anggota kabinet Prabowo pertama yang ditangkap KPK. Padahal, Presiden Prabowo sendiri terkenal dengan pernyataan tegasnya yang menyatakan akan mengejar koruptor “sampai ke Antartika” guna memastikan pemberantasan korupsi berjalan optimal. Pernyataan ini kini diuji nyata dengan kasus sang Wamenaker.
Dihadapkan pada situasi ini, Nasir Djamil dari PKS mengajak semua pihak untuk tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Peristiwa OTT ini menegaskan kembali pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkelanjutan serta tanpa pandang bulu. Ia juga menekankan agar seluruh pejabat dan anggota kabinet menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang dapat merusak nama baik pemerintah dan meyakinkan publik bahwa korupsi tidak ditoleransi.
Kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi momentum penting bagi penegakan hukum di Indonesia yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penangkapan tersebut sekaligus memperkuat posisi KPK sebagai lembaga yang bekerja independen dan tanpa intervensi, sebuah hal yang sangat penting untuk mendorong perubahan positif dalam sistem pemerintahan dan birokrasi nasional.
Meski rasa prihatin menyelimuti, langkah cepat KPK ini mendapat apresiasi karena membuktikan tidak ada pejabat negara yang kebal hukum. Pemerintahan Presiden Prabowo masih harus terus memperbaiki tata kelola dan budaya birokrasi yang bebas dari praktik korupsi agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pejabat publik semakin meningkat, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
