Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah harus memanfaatkan kewenangan yang dimiliki secara tepat dan fokus pada kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan Tito dalam acara Pemimpin Daerah Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) malam. Ia menekankan bahwa adanya ruang kebijakan lebih luas untuk daerah sejak era reformasi menjadi peluang bagi pemimpin daerah untuk berinovasi dan memberikan dampak positif bagi warganya.
Tito menjelaskan bahwa perubahan paradigma administrasi pemerintahan selama beberapa dekade terakhir memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan publik. “Daerah bisa melakukan inovasi dan membuat terobosan-terobosan kreatif. Sejumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, seperti peraturan bupati dan wali kota, dapat dibuat untuk mengatur hajat hidup masyarakat," ujarnya. Menurut Mendagri, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi yang kuat kepada pemimpin daerah dari rakyat.
Meski demikian, Tito juga mengingatkan bahwa legitimasi ini tidak boleh disalahgunakan. Ada potensi risiko terjadinya abuse of power yang harus diantisipasi dengan penegakan prinsip reward and punishment. Pemerintah pusat menerapkan mekanisme ini untuk mendorong kinerja daerah yang baik dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Reward atau penghargaan bisa berasal dari masyarakat, media, maupun pemerintah pusat. Sementara hukuman diberikan dalam bentuk kritik publik, sanksi administratif, hingga proses hukum bila diperlukan.
Jumlah pemerintah daerah yang cukup besar di Indonesia turut menjadi alasan Mendagri untuk memandang pentingnya koordinasi dan pemberian penghargaan bagi kepala daerah yang berprestasi. Ia menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 38 provinsi dengan 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati yang semuanya berperan dalam pembangunan wilayah dan nasional.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Pemimpin Daerah Awards 2025 sebagai salah satu bentuk penghargaan non-pemerintah yang diprakarsai media. Menurutnya, ajang ini bisa memberikan motivasi sekaligus mendorong kepala daerah untuk terus berinovasi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Penghargaan ini menjadi pendorong agar kepala daerah terus berinovasi menggunakan kewenangan yang ada demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2025 dibagi ke dalam beberapa kategori utama dengan para pemenang yang menunjukkan keberhasilan di bidang masing-masing, antara lain:
Kategori Inovasi Daerah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Kotabaru
Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah
- Kabupaten Tanah Laut
- Kabupaten Tabalong
- Kabupaten Balangan
Kategori Pelayanan Publik
- Provinsi Papua Tengah
- Kabupaten Lampung Selatan
- Kota Surabaya
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Kota Jayapura
- Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
- Satreskrim Polresta Sidoarjo
Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM
- Kota Bandar Lampung
- Kota Malang
- Kabupaten Berau
- Kabupaten Batang Hari
- Kategori Kerja Sama Strategis
- DPRD Kota Bekasi
Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, serta Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono. Kehadiran mereka menambah bobot acara sebagai wadah penegakan semangat pemimpin daerah untuk berkontribusi secara optimal.
Dengan fokus pada kepentingan masyarakat dan penggunaan kewenangan secara bijak, kepala daerah diharapkan tidak hanya memenuhi harapan rakyat, tetapi juga memperkuat pembangunan nasional Indonesia. Pengakuan melalui penghargaan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan agar seluruh pemerintah daerah terus maju dan berinovasi demi kesejahteraan masyarakat di era demokrasi yang makin mengedepankan peran serta rakyat.
