Muhammadiyah mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi dari kontaminasi kekerasan dalam setiap bentuk demonstrasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, setelah mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo bersama 16 ormas keagamaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada akhir Agustus 2025.
Haedar Nashir menegaskan bahwa aspirasi dalam demokrasi harus disuarakan dengan penuh tanggung jawab tanpa melibatkan tindakan anarkis yang merusak persatuan bangsa. “Demokrasi dan aspirasi harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai terkontaminasi kekerasan yang bisa meruntuhkan persatuan Indonesia,” ujarnya. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika politik yang kerap memicu ketegangan di berbagai wilayah.
Dampak Negatif Aksi Anarkis dalam Demokrasi
Demontrasi merupakan salah satu wujud kebebasan berpendapat sekaligus bagian dari mekanisme demokrasi. Namun, apabila berujung pada kerusuhan dan kekerasan, aksi tersebut justru menimbulkan kerugian yang luas, baik secara sosial maupun politik. Muhammadiyah menegaskan bahwa aksi anarkis bukanlah jalan solusi yang bisa diterima dalam sistem demokrasi. Seruan untuk menghentikan demo anarkis sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa bergandeng tangan demi Indonesia yang lebih baik menjadi inti pesan yang disampaikan Haedar.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, mendukung pendekatan dialog dan komunikasi yang dibangun Presiden Joko Widodo dalam penanganan berbagai persoalan bangsa. Nasrullah menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara profesional dan transparan, terutama kasus insiden kendaraan taktis Brimob yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan.
“PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” kata Nasrullah dalam keterangannya pada hari Minggu, 31 Agustus 2025.
Pentingnya Persatuan dan Dialog
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, dan sejumlah menteri kabinet. Dialog lintas ormas ini menjadi titik terang untuk mempererat komunikasi antar elemen bangsa di tengah situasi nasional yang sedang memanas.
Para tokoh menggarisbawahi bahwa upaya menjaga keutuhan bangsa harus menjadi pijakan utama saat menyikapi aspirasi masyarakat agar tidak terlalu memecah belah akibat gesekan politik ataupun kepentingan kelompok. Persatuan dianggap sebagai kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan yang sedang berlangsung.
Seruan untuk Negara dan Aparat Penegak Hukum
Selain seruan kepada masyarakat, Haedar Nashir dan para tokoh ormas juga memberikan perhatian khusus kepada aparat penegak hukum agar bertindak profesional dalam menuntaskan berbagai kasus yang berkaitan dengan ketegangan di masyarakat. Penyelesaian yang transparan dan adil akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara.
Nasrullah Larada juga menyinggung pentingnya penindakan yang berimbang dan transparan dalam kasus Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang menjadi korban dalam insiden kendaraan taktis Brimob. Kasus ini sempat memicu demonstrasi yang berubah menjadi aksi anarkis di beberapa wilayah Ibukota.
Pesan untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia
Pernyataan Muhammadiyah dan ormas lain tersebut menjadi pengingat bagi seluruh warga dan pemangku kepentingan bahwa demokrasi yang sehat harus bebas dari kekerasan. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan mengemukakan aspirasi, tetapi juga bagaimana menjalankan sikap toleransi, menghormati hak orang lain, serta menjaga perdamaian dan keamanan bersama.
Dalam situasi politik yang dinamis dan rentan gesekan, komitmen bersama melawan kekerasan dan mendahulukan dialog menjadi kunci membangun masa depan Indonesia yang lebih stabil dan damai. Pendekatan ini sekaligus merefleksikan bahwa menjaga persatuan nasional adalah tanggung jawab kolektif yang tidak boleh diabaikan demi wujudkan cita-cita bangsa.
Upaya konsolidasi antara pemerintah, ormas keagamaan, serta masyarakat sipil terus menjadi langkah progresif. Dalam waktu dekat, diharapkan kolaborasi ini akan menghasilkan berbagai program yang mampu memperkuat daya tahan sosial dan politik bangsa terhadap potensi konflik. Dengan demikian, aspirasi rakyat dapat tersalurkan secara damai dan demokrasi dapat berjalan tanpa tercemar oleh kekerasan yang justru merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.
