Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menghindari penggunaan kekerasan dalam menjalankan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ia menegaskan pendekatan yang humanis menjadi kunci utama agar institusi ini mendapatkan citra positif dan dukungan dari masyarakat luas.
Tito menjelaskan bahwa keberhasilan Satpol PP tidak hanya bergantung pada aturan yang ditegakkan, tetapi juga pada cara aparat berinteraksi dengan masyarakat. “Dengan pendekatan yang lebih humanis, citra Satpol PP akan semakin positif di mata masyarakat, sehingga dukungan publik terhadap tugas mereka juga semakin kuat,” ujar Tito dalam keterangannya pada Minggu (21/9/2025). Ia mencontohkan peristiwa di Makassar saat Satpol PP menunjukkan sikap kemanusiaan dengan membantu warga setelah demonstrasi, alih-alih bertindak represif.
Kehadiran Satpol PP seharusnya memberikan rasa aman dan terlindungi bagi masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan. Oleh sebab itu, Mendagri juga menekankan pentingnya tutur kata, sikap, hingga penampilan fisik petugas yang dapat memengaruhi persepsi publik secara signifikan. “Satpol PP jangan sampai menimbulkan rasa takut, melainkan rasa nyaman. Dari cara bicara sampai cara berpenampilan itu penting untuk menjaga citra,” tegasnya.
Pendekatan humanis, menurut Tito, juga akan membantu Satpol PP meninggalkan pola penindakan yang represif dan kerap memicu ketegangan. Ia menegaskan bahwa satpol harus lebih menjadi sahabat masyarakat agar hubungan antara aparat dan warga menjadi harmonis. Dukungan masyarakat yang terbangun lewat interaksi yang baik diyakini dapat meningkatkan efektivitas penegakan aturan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, turut memberikan apresiasi terhadap arahan Mendagri tersebut. Menurutnya, pendekatan humanis adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki citra Satpol PP pasca aksi demonstrasi yang cukup menegangkan beberapa waktu lalu. “Satpol PP harus mengedepankan pendekatan humanis. Mereka tidak boleh lagi mengutamakan tindakan represif dalam penertiban. Satpol PP harus menjadi sahabat masyarakat di daerah,” kata Iwan pada Sabtu (20/9).
Iwan menambahkan bahwa strategi humanis ini akan membantu memperlancar komunikasi antara Satpol PP dan masyarakat, sehingga ketertiban tetap terjaga tanpa menimbulkan resistensi dari warga. Namun, ia juga mengingatkan agar Satpol PP tetap tegas dan terukur dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). “Jangan sampai Satpol PP terkesan keras kepada masyarakat, tapi lembek terhadap ASN,” pungkasnya.
Langkah humanis ini menjadi bagian penting bagi Satpol PP untuk memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas penegakan peraturan daerah. Dengan demikian, bukan hanya kepatuhan hukum yang dicapai, tetapi juga harmonisasi relasi antara aparat dan masyarakat tetap terjaga. Mendagri menegaskan bahwa cara pelayanan publik yang baik dengan sikap ramah dapat membawa perubahan citra Satpol PP dari aparat yang menakutkan menjadi pelindung yang dihormati dan dicintai masyarakat.
Penguatan pelatihan sikap humanis bagi anggota Satpol PP pun menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Pendekatan ini menjadi upaya strategis agar penegakan aturan tidak hanya bersifat administratif tapi juga mampu diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga tercipta kondisi sosial yang kondusif dan terjaga ketertiban tanpa perasaan terintimidasi.
Memperoleh dukungan masyarakat dengan cara humanis terbukti mampu meningkatkan efektivitas kerja Satpol PP sekaligus memperkuat rasa saling percaya antara aparat dan warga. Menjaga citra positif ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Satpol PP di berbagai daerah untuk terus menjalankan tugas dengan penuh empati dan kewaspadaan tanpa mengorbankan fungsi penertiban yang tegas dan disiplin.
