Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah penyidikan dengan memanggil Wakil Bupati Mempawah, Kalimantan Barat, Juli Suryadi Burdadi (JS). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah. Juli Suryadi diperiksa sebagai saksi, namun bukan dalam kapasitasnya sebagai wakil bupati saat ini, melainkan sebagai mantan kepala bagian hukum Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan panggilan terhadap Juli Suryadi berlangsung di Polda Kalimantan Barat pada Kamis (2/10/2025). Selain Juli, Komisi Antirasuah juga memeriksa sepuluh saksi lain yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti dua sopir berinisial DN dan SN, dua aparatur sipil negara (ASN) MI dan GU, seorang nelayan DS, serta lima pihak swasta yakni RM, DEKW, FI, AM, dan WW. Langkah ini dilakukan guna memperkuat penyidikan kasus korupsi tersebut.
Status Kasus dan Tersangka
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. Tersangka tersebut terdiri atas dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, hingga saat ini, lembaga antikorupsi belum mengungkapkan secara rinci identitas para tersangka maupun modus operandi korupsi yang dilakukan dalam proyek di dinas tersebut.
Sebagai bagian dari rangkaian penyidikan, pada periode 25 hingga 29 April 2025, KPK melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan praktik korupsi yang sedang diusut.
Peran Gubernur Kalimantan Barat dalam Penyidikan
Selain pemeriksaan terhadap Juli Suryadi, KPK juga telah memanggil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 21 Agustus 2025. Pemeriksaan terhadap Ria Norsan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.
Tak berhenti sampai di situ, Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penggeledahan di kediaman pribadi dan rumah dinas Gubernur Ria Norsan, serta rumah pribadi Bupati Mempawah, Erlina Ria Norsan, pada tanggal 24 dan 25 September 2025. Penelusuran tersebut dianggap krusial untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan dugaan korupsi di Dinas PUPR Mempawah.
Upaya Pemberantasan Korupsi di Kalimantan Barat
Kasus ini menjadi bagian dari upaya KPK dalam memberantas korupsi di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan proyek dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dugaan korupsi di salah satu dinas vital di Kabupaten Mempawah ini mengindikasikan masih adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dan penyelewengan anggaran yang merugikan negara.
Data yang dirilis menunjukkan KPK bekerja secara intensif dan sistematis, dengan memanggil saksi-saksi kunci dari berbagai unsur serta melakukan penggeledahan secara masif. Penetapan tersangka dan pemeriksaan berbagai pejabat pemerintah daerah menunjukkan keseriusan lembaga antikorupsi dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.
Informasi Tambahan Mengenai Pemeriksaan dan Tindakan KPK
Pemeriksaan terhadap Juli Suryadi dan saksi-saksi lainnya dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan yang berkelanjutan. KPK berupaya mengungkap seluruh fakta di lapangan untuk menjerat pelaku korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, keterlibatan pejabat publik dengan berbagai posisi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak melihat pangkat maupun jabatan.
Penggeledahan di sejumlah lokasi juga memberikan gambaran bahwa penyidik mengumpulkan bukti berupa dokumen dan barang elektronik yang dianggap penting untuk pembuktian. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah ini menjadi perhatian publik dan mempertegas komitmen KPK untuk menjadikan Kalimantan Barat bebas dari korupsi. Dengan tetap membuka ruang bagi pemeriksaan semua pihak terkait, penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah tersebut.
Source: www.beritasatu.com
-
-
-
-
