Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Hendri Antoro, resmi dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai dalam mengawasi anak buahnya yang terlibat dalam kasus penggelapan uang barang bukti dari korban robot trading Fahrenheit. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa kelalaian Hendri sebagai pimpinan telah menimbulkan konsekuensi serius yang berujung pada hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan di wilayah Jakarta Barat.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa seharusnya pengawasan seorang pimpinan terhadap bawahannya dapat mencegah terjadinya skandal hukum tersebut. Namun, dalam kasus ini, kelalaian Hendri membuka celah bagi anggota bawahannya untuk melakukan tindakan kriminal. "Ya, ada kelalaian, tapi kelalaiannya kan mengakibatkan peristiwa kan, itu saja," ujar Anang di kantor Kejagung, Jumat (10/10/2025).
Kelalaian Kajari dan Sanksi Internal
Pencopotan Hendri dari posisi Kajari Jakarta Barat merupakan sanksi paling berat yang dijatuhkan secara internal oleh Kejagung. Meski demikian, Hendri belum ditetapkan sebagai tersangka dalam ranah pidana. Sanksi ini murni bersifat administratif, mengingat belum ditemukan bukti keterlibatan langsung Hendri dalam tindak pidana penggelapan uang tersebut. Nasib karier Hendri kini terancam jika ditemukan indikasi yang lebih serius di kemudian hari.
Anang menegaskan bahwa meskipun Hendri yang menanggung sanksi sebagai pimpinan, aktor utama kejadian ini adalah jaksa bawahan bernama Azam Akhmad Akhsya. Berdasarkan fakta persidangan, Azam terbukti aktif berinisiatif melakukan penggelapan serta menikmati hasil kejahatannya secara signifikan. Azam juga diketahui berperan langsung berhubungan dengan penasihat hukum serta mengatur distribusi uang hasil kejahatan tersebut.
Peran Azam dalam Kasus Penggelapan Uang
Jaksa Azam menjadi titik fokus utama dalam kasus ini. Kejagung menegaskan bahwa bukti-bukti yang ditampilkan selama persidangan sangat jelas menunjukkan keterlibatan dan inisiatif Azam dalam menilap uang korban robot trading Fahrenheit. Azam adalah pihak yang paling banyak menikmati keuntungan dari penggelapan tersebut.
Pihak kejaksaan sudah memproses Azam secara hukum, dan ia sedang menghadapi tuntutan pidana sesuai dengan bukti yang ada. Penanganan kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan oknum jaksa yang menjalankan praktik melanggar hukum, yang seharusnya menjadi panutan dalam penegakan keadilan.
Dampak dan Implikasi Terhadap Lembaga Kejaksaan
Kasus ini turut mengangkat pentingnya pengawasan yang ketat di lingkungan kejaksaan, khususnya pada tingkat pimpinan di daerah. Kelalaian seperti yang dilakukan Hendri dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Anang menegaskan bahwa Kejagung berkomitmen melakukan pembenahan internal guna mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan.
Kejagung juga membuka peluang untuk menindak tegas hingga pemecatan terhadap pejabat yang terbukti lalai atau terlibat dalam pelanggaran kode etik dan hukum. Upaya ini merupakan bagian dari program reformasi birokrasi dalam institusi kejaksaan demi memastikan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Langkah Kejagung ke Depan
Kejagung tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan di lingkungan Kejari Jakarta Barat serta satuan kerja lainnya. Penegakan disiplin dan tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar akan menjadi prioritas utama agar tidak mengganggu kredibilitas institusi.
Proses hukum terhadap jaksa Azam akan terus dipantau dan dijalankan sesuai aturan, menjadi peringatan bagi jajaran kejaksaan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Hendri sebagai mantan Kajari harus menerima konsekuensi administratif dari kelalaian yang terjadinya, sekaligus menjadi pembelajaran penting bagi pejabat lain dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab pimpinan.
Kasus penggelapan uang korban robot trading Fahrenheit ini juga menjadi perhatian publik luas, mengingat pentingnya integritas penegak hukum dalam mengawal sistem peradilan yang bersih dan terpercaya. Kejagung memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus tersebut sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Source: www.suara.com
