Survei kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencapai angka tinggi menjadi sorotan serius dari pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai hasil survei tersebut terlihat jomplang jika dibandingkan dengan data dari lembaga survei lain, dan mencurigai adanya ‘operasi besar’ yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas Gibran menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Rocky Gerung mengemukakan pandangannya setelah Poltracking Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Gibran mencapai 71,4 persen. Angka tersebut sangat berbeda jauh dibandingkan dengan temuan dari lembaga lain seperti CELIOS dan IPO yang hanya memberikan skor kepuasan sebesar 29 persen kepada wakil presiden tersebut. Perbedaan signifikan ini memicu keraguan terkait validitas dan objektivitas hasil survei tersebut.
Dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya pada Kamis (23/10/2025), Rocky menegaskan bahwa angka “super tinggi” tersebut terlalu bagus untuk menjadi kenyataan (“it is too good to be true”). Ia menilai bahwa tidak ada dasar konkret yang bisa dijadikan alasan untuk apresiasi sebesar itu. Ia menyoroti minimnya bukti kinerja yang dipublikasikan mengenai Gibran, seperti ketidakhadiran dalam memimpin rapat koordinasi atau evaluasi program pemerintah yang transparan kepada publik.
“Kita mulai menduga bahwa memang ada operasi besar untuk merawat elektabilitas. Sebut saja elektabilitas, karena tentu Pak Wapres, Pak Gibran punya misi atau bahkan ambisi untuk jadi presiden di kemudian hari,” ujar Rocky dalam pernyataannya.
Rocky juga mengkritik cara sebagian kalangan yang menempatkan prestasi Gibran setara dengan pencapaian Presiden Prabowo Subianto tanpa adanya bukti kerja spesifik. Menurutnya, hal tersebut tidak logis dan hanya mempertebal kecurigaan bahwa angka kepuasan tinggi itu didorong oleh skenario politik yang tidak transparan.
Minimnya informasi publik terkait kinerja Gibran sebagai wakil presiden menjadi titik lemah utama menurut Rocky. Ia menilai bahwa tanpa laporan konkret mengenai pencapaian nyata, masyarakat sulit untuk percaya bahwa Gibran telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Keberadaan angka survei yang mencolok tersebut tanpa dibarengi bukti kerja lapangan jelas menimbulkan tanda tanya besar.
Data perbandingan tingkat kepuasan antara lembaga survei Poltracking dengan CELIOS dan IPO memperlihatkan disparitas sebagai berikut:
1. Poltracking Indonesia: Kepuasan 71,4%
2. CELIOS: Kepuasan 29%
3. IPO: Kepuasan 29%
Perbedaan ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan dalam pengukuran elektabilitas Gibran oleh berbagai lembaga survei yang selama ini dipercaya. Ketidakselarasan hasil survei ini dianggap bukan sekadar perbedaan metodologi, melainkan kemungkinan adanya intervensi strategis untuk mempertahankan citra dan popularitas Gibran di mata publik.
Fenomena ini semakin menarik perhatian publik dan pengamat politik jelang pemilihan umum 2029. Elektabilitas politik selalu menjadi faktor krusial yang mempengaruhi dinamika politik nasional, khususnya saat sejumlah tokoh muda seperti Gibran mulai angkat bicara dan dijadikan opsi calon presiden masa depan. Rocky Gerung mengingatkan bahwa perlu ada transparansi lebih besar dalam menyampaikan hasil survei dan kinerja nyata para pejabat, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang objektif dan tidak terjebak dalam propaganda politik yang berlapis.
Selain kritiknya terhadap survei, Rocky juga kerap mengomentari isu-isu lain yang terkait dengan perkembangan politik nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, ia telah mengungkapkan berbagai pandangan kritis terkait kebijakan pemerintah dan langkah politik yang dipandangnya tidak memberikan manfaat sebesar yang dicanangkan.
Dengan adanya perdebatan mengenai validitas hasil survei dan kinerja Wakil Presiden Gibran, publik semakin getsu dalam mengawasi perkembangan politik nasional. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan opsi politik di masa mendatang masih menjadi tantangan utama yang harus dikelola dengan baik oleh para politisi dan lembaga survei di Indonesia.
Source: www.suara.com
